SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mendukung rencana Dinas Pendidikan (Disdik), yang mengusulkan anggaran subsidi untuk SD dan SMP, agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Ahyani mengatakan, dia sangat mendukung terkait rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yang akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Tangerang.
Menurut Ahyani, dari pada membangun sekolah-sekolah negeri baru, lebih baik anggaran yang ada memang dihibahkan kepada swasta, agar anak-anak yang sekolah di swasta tetap merasakan fasilitas belajar yang baik dan nyaman secara gratis.
“Dari dulu saya sudah sampaikan, dari pada terus membangun sekolah baru, yang sudah pasti membutuhkan anggaran banyak, karena untuk membangun dan beli lahannya. Lebih baik anggaran yang ada diberikan ke sekolah swasta,” kata Ahyani kepada Satelit News, belum lama ini.
Kata Ahyani, terlebih banyak sekolah-sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan peserta didik, sebagai akibat banyaknya pembangunan sekolah-sekolah negeri yang baru.
“Selain itu, banyak sekolah swasta yang gulung tikar alias tidak dapat murid, karena disampingnya dibangun sekolah negeri. Contoh SMP PGRI banyak yang tidak dapat murid,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Hibahkan Lahan, Pemprov Banten Bangun Gedung Sekolah
Menurut Ahyani, dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) ke sekolah-sekolah swasta, bisa membuat biaya pendidikan di sekolah swasta lebih terjangkau. Kemudian katanya, masyarakat tetap bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang bagus, meski tidak di sekolah negeri.
Ahyani pun menduga, kemungkinan besar adanya anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang, karena tidak memiliki biaya untuk sekolah di swasta. Sementara di sekolah negeri tidak tertampung, karena terlalu banyak dan juga sistem zonasi.
“Agar sekolah swasta juga bisa berjalan dan tidak terlalu mahal biayanya. Masyarakat mengejar sekolah negeri karena sekolah negeri gratis. Sementara sekolah swasta terkesan mahal. Inilah yang mengakibatkan banyak anak putus sekolah. Masuk ke sekolah negeri tidak tertampung, masuk ke sekolah swasta biayanya mahal,” ujarnya.
Pemerhati Pendidikan yang juga seorang Dosen di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema menambahkan, bahwa angka putus sekolah tidak langsung terjadi karena masalah anggaran. Melainkan adanya kebijakan pendidikan yang dirasa belum mampu untuk menahan laju angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang.
Menurut Doni, apabila tidak ada mekanisme pencegahan anak putus sekolah sejak dini, maka anak-anak yang mengalami putus sekolah tidak akan terlacak dan terdampingi.
“Angka putus sekolah terjadi, tidak terkait langsung dengan anggaran, tapi kebijakan pendidikan yang mampu menahan laju angka putus sekolah. Kalau mekanisme ini tidak ada, anak-anak yang putus sekolah tidak akan terlacak dan terdampingi,” katanya.
Baca Juga: Aturan Baru MBG, Bos SPPG Wajib Standby Jam 02.00
Lanjut Doni, meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memiliki anggaran besar untuk sektor pendidikan, apabila tidak ada anggaran untuk pencegahan anak putus sekolah, maka tingginya angka anak putus sekolah tidak akan teratasi.
“Anggaran besar, tapi kalau tidak ada yang dianggarkan untuk pencegahan anak putus sekolah, ya tetap tidak akan dapat mengatasi persoalan anak putus sekolah,” tegasnya.
Doni menegaskan, melambungnya angka anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang, menunjukan sebuah kegagalan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, sebagaimana dimanatkan dalam UUD dan UU.
“Banyaknya anak putus sekolah menunjukkan kegagalan Pemerintah Daerah dalam memberikan akses pendidikan pada warga negara sebagaimana amanat UUD dan UU Pemda,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, anggaran Pendidikan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai Rp 1.704.008.120.620 atau Rp 1,7 triliun. Terdiri dari gaji guru, tunjangan, sertifikasi dan kebutuhan PAUD, SD, dan SMP.
Disdik juga berencana untuk memberikan subsidi kepada sekolah swasta, agar anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang menurun. Karena berdasarkan data website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, sebanyak 22.194 anak di Kabupaten Tangerang mengalami putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK/MA. (alfian/aditya)
