SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Inspektur Inspektorat Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengaku, belum mengetahui dan belum mendapat laporan dari BKPSDM, terkait adanya aduan dari masyarakat kaitan data honorer siluman.
“Kami belum dengar, dan belum mendapat laporan dari BKPSDM. Kami baru dengar dari wartawan Satelitnews. Segera akan kami panggil Kepala BKPSDM-nya, untuk mengklarifikasi hal tersebut (honorer siluman,red),” kata Fahmi, saat dihubungi via WhatsAap (WA), Kamis (13/10/2022).
Hingga saat ini diakuinya, pihaknya hanya mengetahui saat ini seluruh honorer sedang melakukan pendataan dan sedang verifikasi di Provinsi.
“Belum melaporkan dari BKPSDM, tahunya saya masih pendataan dan verifikasi di Provinsi,” ujarnya.
Sebetulnya tegas Fahmi, pihaknya sudah mewanti-wanti agar pendataan para honorer itu harus betul-betul valid. Bahkan, ia juga mencurigai adanya honorer siluman itu, karena jumlahnya semakin terus bertambah.
“Saya juga sudah bilang dari awal-awal, awas ini awas. Karena, jumlahnya bertambah terus. Kan logikanya kalau pendataan akan berkurang, ini malah bertambah terus ditambah lagi di tahun 2021,” tambahnya.
Baca Juga: Dukungan Keberlanjutan MBG dari PGRI dan FSPP Lebak
Maka dari itulah, ia bakal langsung melakukan langkah berkoordinasi dengan pihak BKPSDM Pandeglang, untuk mengetahui mekanisme pendataan honorer tersebut.
“Langkah inspektorat, yang jelas kami terlebih dahulu bakal berkomunikasi dengan BKPSDM. Kami ingin tahu dulu bagaimana proses atau mekanisme pendataan honorernya. Selanjutnya baru akan kami dalami,” tegasnya lagi.
“Apalagi kalau ada surat berbagai pengaduan, kami akan gerak cepat menindaklanjutinya. Tapi yang jelas, dengan adanya pemberitaan, kami akan langsung komunikasi dengan BKPSDM,” tambahnya.
Dia juga ingin mengetahui secara detail proses tersebut. “Prosesnya apakah dipilah, atau dibagi berapa sih kan ada pemilahan tahun-tahun kerjanya. Jadi biar kami juga tahu mana saja tenaga TKK yang di SK-kan Bupati dan jumlah sisanya berapa sih. Kan ada yang berhenti juga dan memundurkan diri,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia juga bakal mendalami sejauh ini jumlah TKK di Kabupaten Pandeglang, yang di SK-kan Bupati Pandeglang ada berapa usai ada yang diangkat PPPK.
“Kami harus tahu juga berapa yang tersisa TKK yang dulu dan yang diangkat PPPK, jadi kita tahu dari tahun dan tanggalnya. Yang terbaru mana, jangan sampai ada di sana datanya padahal data-data itu yang baru sehingga kasian yang lama kalau untuk bersaing,” katanya lagi.
Baca Juga: Bapenda Kabupaten Serang Lakukan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah
Ia juga menegaskan, jangan macam-macam melakukan manipulasi data. Karena ada sanksi tegas, dan bahkan sanksi hukum.
“Jelas sanksi ada dong, inikan manipulasi data. Konsekuensi bekerja kan ada sanksi dan penghargaan, begitu,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, adanya dugaan banyak honorer siluman dalam pendataan honorer di Kabupaten Pandeglang, membuat Fraksi Golkar DPRD Pandeglang geram dan mendesak Pemkab Pandeglang segera mengusut tuntas data fiktif honorer siluman.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, Pemkab Pandeglang melalui jajaran terkaitnya harus segera menindak tegas dan mengusut tuntas soal dugaan honorer siluman yang masuk pendataan honorer.
“Ini sudah mengkhianati dan harus segera diusut tuntas serta diselidik secara detail siapa dalang dibalik semua itu. Pokoknya ini tak boleh dibiarkan liar,” kata Habibi, Rabu (12/10/2022). (nipal)
