SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyebut inovasi program aplikasi ‘Ada Polisi’ Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang dilaksanakan di wilayah hukumnya efektif menurunkan tingkat kejahatan jalanan seperti aksi tawuran, geng motor, begal maupun curas, curat dan curanmor.
“Program ‘Ada Polisi’ adalah program unggulan Kapolda Metro Jaya dalam mengantisipasi permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat,” kata Zain Kepada wartawan. Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, program tersebut adalah inovasi dengan menerapkan polisi modern yang berorientasi pada pencegahan, khususnya kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan teknologi digital disertai dengan aksi nyata di lapangan dengan metode menyambangi warga satu per satu. “Selain sambang RW, kita lebih mengedepankan fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak menyentuh langsung masyarakat, para tokoh agama, orangtua dan pihak sekolah,” ujarnya.
Zain mengungkapkan, dari hasil mapping dan deteksi penanganan kasus kenakalan remaja seperti aksi tawuran maupun geng motor yang terjadi dalam beberapa waktu ini, melibatkan anak di bawah umur. Diketahui oknumnya banyak yang berasal dari luar wilayah Kota Tangerang yang masuk ke daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota.
“Dari hasil data dan mapping, mereka para oknum pelaku tawuran ini terlebih dahulu janjian menggunakan medsos dan kita sering melaksanakan patroli siber melalui patroli perintis presisi maupun operasi kejahatan jalanan (OKJ) dan sudah banyak yang kita amankan,” katanya.
Zain memaparkan, melalui aplikasi Ada Polisi, peran Bhabinkamtibmas akan lebih mengedepankan pendekatan pencegahan. dengan menyambangi kediaman para oknum yang terdata merupakan pelaku yang hanya ikut-ikutan, tentunya dengan melibatkan orangtua, lingkungan RT/RW dan pihak sekolah.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Tangerang Kota Rabu 14 Oktober, Cek Lokasinya
“Terhadap mereka (pelaku tawuran,red) yang kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam (sajam) tetap di proses secara hukum, namun tentunya dengan melibatkan unit PPA, Komnas anak dan PPTP2A,” papar Zain. (mg03)
BeritaTerbaru
