SATELITNEWS.COM, SERPONG-Untuk mengatasi kemacetan di Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan akan memberlakukan sistem satu arah di Kawasan Viktor, Buaran, Serpong pada akhir Januari mendatang.
Sekretaris Perhubungan Kota Tangsel, Ika mengungkapkan, pemberlakukan one way ini sangat ditunggu masyarakat, setelah Dishub melakukan uji coba penerapan pada Desember kemarin.
Penerapan sistem satu arah ini diberlakukan di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Dimana lokasi tersebut ada beberapa sekolah, kampus dan lainnya.
“Insya Allah kita akan menerapkan sistem one way di akhir Januari ini,”ungkapnya.
Kepala Bidang lalu lintas Arif Afwan Taufani menjelaskan, one way ini diberlakukan untuk mengurangi kemacetan di 38 titik yang ada di Tangsel.
“Jika one way diberlakukan di Viktor, Buaran, Serpong akan mengurangi 6 titik kemacetan di 2023 ini,”ungkapnya.
Baca Juga: Dishub Tangsel Kaji Amdalalin Pool Taksi Green SM, Nasibnya Bergantung Hasil Revisi
Titik kemacetan di Tangsel ini ada 38 titik di seluruh wilayah Tangsel. “Cuma kita prioritasnya adalah titik-titik yang krusial, salah satunya Viktor. Target enam titik kemacetan yang kami atasi tahun ini,” katanya.
Topan mengatakan, kawasan Viktor terhitung empat titik, yakni di Simpang Empat Viktor, perempatan Muncul, Bundaran Tekno, Buaran Serpong. Adapun dua titik lainnya yang ditargetkan tertangani yakni ada di wilayah Gading Serpong.
Kawasan Viktor, lanjutnya, merupakan titik yang menjadi percontohan dalam penanganan masalah kemacetan di Tangsel. “Memang kita rencananya jadikan kawasan percontohan ya, mengenai tertib lalu lintasnya. Kalau memang ini berhasil tinggal ke tahap-tahap (titik-titik) berikutnya, sehingga dari 38 titik itu mudah-mudahan teratasi,” terangnya.
Namun, Topan menyebut target mengurangi titik-titik kemacetan tersebut tidak mudah. Pasalnya banyak ruas jalan di Tangsel yang bukan merupakan milik Pemkot Tangsel, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
“Bukan mudah ya karena hampir mayoritas ruas jalan itu bukan protokol kota, tapi juga provinsi dan nasional. Pada saat melakukan kebijakan itu, koordinasinya bukan hanya kita saja, melibatkan Pemerintah Provinsi, kalau dari nasional BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek),” ujarnya. (irm/bnn)
