SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemberantasan stunting atau kekerdilan, inflasi dan kemiskinan ekstrem merupakan tiga pokok pembahasan yang diulas pada rapat koordinasi nasional para kepala daerah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran kementerian, Selasa (17/1). Seluruh kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang hadir di Sentul Internasional Convention Center diingatkan agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan sekecil apapun itu agar jangan sampai keliru.
Jokowi menyatakan inflasi kini menjadi momok bagi semua negara di dunia. Di negara lain, kata Jokowi, inflasi mencapai 9,7 persen. Bahkan di Uni Eropa sudah mencapai 9,2 persen.
“Dan kita patut bersyukur, angka infalsi kita bisa ditekan 5,5 persen. Ini patut kita syukuri,” katanya.
Untuk mempertahankan itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar rajin ke pasar mengecek harga-harga kebutuhan pokok. Terutama harga beras yang menyumbang angka inflasi cukup tinggi.
“Untuk datanya sudah disediakan oleh BPS, kepada daerah tinggal turun ke lapangan, mencocokkan. Kalau memang ada kenaikan, lakukan intervensi. Semuanya sudah kita arahkan, tinggal dilaksanakan saja,” pungkasnya.
Kemudian terkait dengan penanganan stunting, Jokowi mengungkapkan Indonesia mempunyai bonus demografi yang puncaknya tercapai pada tahun 2030-2035. Kalau SDM tidak dalam kondisi siap dan mempunyai produktifitas baik, bukan keuntungan yang akan didapatkan. Melainkan beban yang besar terhadap negara.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Mulai Intervensi Balita Bermasalah Gizi di Serpong
“Sehingga penanganan stunting ini menjadi target utama dalam upaya pengembangan SDM yang unggul,” ucapnya.
Pada tahun 2014 angka stunting Indonesia masih berada pada posisi 37 persen. Di tahun 2021 kemarin sudah sudah turun menjadi 24 persen, dan di tahun 2022 diperkirakan sekiar 21 persen.
BeritaTerbaru
“Tapi target kita di tahun 2024 harus di bawah 14 persen. Ini sebuah pekerjaan yang cukup berat, tapi semua jalannya sudah kita siapkan dari mulai data sasaran sampai intervensi dan pendanaannya. Gubernur, Bupati dan Wali Kota tinggal mejalankan saja. Mudah sebenarnya jika dilakukan secara kolaborasi bersama-sama,” katanya.
Dikatakan Jokowi, 23 persen penyumbang angka stunting dari masalah bayi yang belum lahir. Artinya masih dalam kandungan. Oleh karena itu seluruh kepala daerah agar rajin mengingatkan kepada lembaga terkait untuk memberikan asupan gizi kepada ibu hamil dan melakukan pemeriksaan apakah terkena anemia atau tidak, karena kuncinya ada di situ.
“Kemudian 37 persennya disumbang dari bayi setelah lahir sampai usia 2 tahun. Ini lebih sulit penanganannya. Maka dari itu, setiap tenaga di Puskesmas harus rajin mengedukasi calon ibu dan ibu hamil akan pentingnya asupan ASI ekslusif selama enam bulan, makanan yang kaya protein hewani seperti hati ayam, telur dan teri nasi,” pungkasnya.
Terkait dengan kemiskinan ektrem, Jokowi menjabarkan ada 14 Provinsi yang angkanya masih di atas nasional yakni 2 persen pada tahun 2022. Padahal ditargetkan pada tahun 2024 kemiskinan ektrem ini sampai 0 persen.
Baca Juga: Ekonomi dan Sanitasi Picu Stunting di Kabupaten Tangerang
“Semuanya sudah ada datanya. Artinya sasarannya itu sudah ada, tinggal kerjanya. Penanganannya juga sudah disampaikan. Intervensi apa yang harus dilakukan semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” pungkas Jokowi.
Menanggapi instruksi Presiden, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim, pada tahun 2023 ini Pemprov Banten sudah memasukkan semua arahan Jokowi itu kepada Rencana Program Daerah (RPD) yang sudah dianggarkan pada APBD.
“Tinggal kita mengawal bersama agar program itu sampai kepada masyarakat,” katanya.
Terkait dengan penanganan inflasi, Pemprov Banten pada tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp77 miliar lebih untuk penanganan inflasi. Sampai akhir tahun anggaran, 31 Desember 2022, sudah terserap maksimal mencapai 99,62 persen.
Dengan besaran itu, Pemprov sudah melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 85 kali yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Banten. Kemudian program perlindungan sosial, penurunan stunting dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif.
Untuk operasi pasar Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,21 miliar yang sudah terealisasi sebanyak 92,49 persen atau Rp1,12 miliar. Kemudian untuk anggaran perlindungan dan jaminan sosial, Pemprov melakukan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp2 miliar lebih dengan penerima sebanyak 14.700 orang. Yang sudah terealisasi sebanyak 90,67 persen atau Rp1,9 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 7.029 orang.
Selanjutnya program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp28 miliar lebih dengan jenis bantuan perlindungan sosial sebanyak 2.595,11 ton sasaran dan bantuan besar sebanyak 259.511 KK. Sampai akhir tahun telah terealisasi sebanyak 99,99 persen.
“Secara teknis itu sudah dilaksanakan, berkolaborasi bersama Bupati/Walikota serta seluruh jajaran Forkopimda,” katanya.
Kemudian terkait dengan penanganan stunting, lanjut Al, Pemprov Banten sudah melauncing aplikasi pendampingan keluarga stunting atau E-Dasawisma. Aplikasi E-Dasawisma merupakan terobosan baru hasil kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai dukungan dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga stunting dan keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten.
Dengan aplikasi yang berbasis informasi dan laporan ini bisa menjadi sebuah program percepatan pendampingan stunting di takaran keluarga. Melalui penggunaan aplikasi ini secara tidak langsung bisa memonitor keluarga stunting atau keluarga yang berisiko stunting, untuk kemudian diintervensi.
Sementara itu terkait dengan kondisi kemiskinan ekstrem, pada bulan Oktober 2022 lalu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBNN) Banten merilis ada sekitar 4,1 juta penduduk di Provinsi Banten masuk kategori miskin ekstrem di mana tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar.
Jika mengacu definisi Bank Dunia, kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana penduduk hanya mengantongi pendapatan kurang dari US$1,9 per hari atau sekitar Rp27.075 per hari (kurs Rp14.250 per dolar AS).
Jumlah penduduk miskin ekstrem itu berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dihimpun PK21, BPS maupun Kemensos. Warga yang masuk kategori miskin ekstrem ini, kondisinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Dalam rilis BKKBN itu, Kabupaten Pandegalng menjadi daerah dengan angka kemiskinan kestrem terbanyak. Dari total jumlah penduduk Pandeglang pada 2020 yang mencapai 1.272.687 orang, hampir 50 persennya masuk dalam kategori miskin ekstrem individu atau sekitar 597.504 orang. (mg2)
