SATELITNEWS.COM, SERANG—Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa menawarkan solusi berupa sekolah terbuka berbasis teknologi informasi untuk mengantisipasi semakin tingginya minat masyarakat menyekolahkan putra dan putrinya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Minat tinggi itu dibuktinya dengan banyaknya pendaftar ke sekolah negeri pada proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB).
Pada sisi lain, keberadaan ruang kelas atau unit sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten belum sebanding dengan jumlah pendaftar pada proses PPDB. Akibatnya, banyak siswa yang tidak berkesempatan untuk menyenyam pendidikan di sekolah negeri.
Menurut Yeremia Mendrofa, solusi ini sebenarnya pernah ditawarkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar yang ingin membangun Sekolah Metaverse. Memang, kehadiran sekolah terbuka negeri ini tidak mungkin mampu menampung semua pendaftar ke sekolah negeri. Namun, paling tidak akan semakin bertambah masyarakat yang berkesempatan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Yeremia mengemukakan alasan solusi berupa sekolah terbuka. Dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat, Yeremia sering mendengar harapan warga yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sementara tidak semua pendaftar bisa tertampung di sekolah negeri yang disebabkan keterbatasan daya tampungnya.
Alasan lainnya, karena Pemprov Banten harus terus mengejar tingkat partisipasi sekolah, khususnya sekolah menengah sesuai dengan kewenangan. “Konsep sekolah terbuka bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ujar Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Apakah namanya SMK atau SMA terbuka, bisa saja namanya sekolah terbuka. Karena sekolah terbuka juga terakomodair dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tambahnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Pola pembelajaran sekolah terbuka, kata Yeremia, bisa dilakukan secara online, seperti halnya penyelengaraan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Di mana, semua siswa belajar di rumah secara online.
Atau juga bisa dilakukan dengan cara 60 persen belajar secara online dan sisanya belajar secara tatap muka. Jika SMK atau SMA terbuka diselenggarakan oleh salah satu sekolah negeri yang sudah ada sekarang ini maka proses belajar tatap muka sekolah terbuka dilakukan pada sore hari atau setelah siswa SMK/SMA pulang sekolah.
BeritaTerbaru
Untuk memenuhi kebutuhan internet, Yeremia mengusulkan agar Pemprov Banten mengalokasikan kebutuhan kuota internet seluruh siswa sekolah terbuka, seperti halnya yang pernah dilakukan pemerintah saat sekolah jarak jauh.
Pengalokasian anggaran kuota internat, Yeremia mengatakan, akan lebih hemat dibandingkan dengan pembangunan gedung sekolah baru, lengkap dengan biaya pembebasan lahan. “Menurut saya, biaya program sekolah terbuka akan lebih ringan. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin menawarkan sekolah terbuka untuk mengatasi kekurangan ruang belajar di sekolah negeri,” ujarnya.
Apalagi setiap daerah harus mengikuti ketentuan pengalokasian anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. “Untuk meningkatkan SDM tidak perlu harus berhitung terlalu takut. Kita sekarang dihadapkan dengan tantangan persaingan SDM dan itu harus didukung pendidikan,” ucapnya.
Pilot project
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Yeremia menawarkan program percontohan atau pilot project sekolah terbuka berbasis teknologi informasi (TI) di delapan kabupaten /kota di Provinsi Banten. Dari pilot project itu, berbagai pihak yang terkiat dengan pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten akan dapat melihat kelemahan dan kelebihan dari program sekolah terbuka tersebut.
“Kalau belum dimulai, bagaimana kita bisa melihat kelemahan dan kelebihan sekolah terbuka. Oleh karena itu, saya mengusulkan program pilot project sekolah terbuka. Bisa satu kabupaten dan kota satu sekolah terbuka percontohan,” kata Yeremia.
Yeremia mengatakan, Dindikbud Banten bisa membentuk tim untuk menentukan sekolah negeri mana yang bisa dipersiapkan untuk menjadi percontohan sekolah terbuka berbasis teknologi informasi tersebut. Tim bisa beranggotakan pegawai Dindikbud dan juga bisa melibatkan akademisi.
Tim tersebut nantinya yang akan memberikan penilaian tentang sekolah mana yang paling siap untuk menyelenggarakan sekolah terbuka.
Katanya, penentuan sekolah percontohan terbuka, tentu harus melihat orientasi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan. Berarti salah satu kriteria sekolah unggulan, karena sudah ditunjang dengan sarana yang memadai dan SDM yang unggul. “Intinya dipilih sekolah mana yang paling siapo secara fasilitas, SDM dan sarana penunjangnya untuk menyelenggarakan sekolah terbuka tersebut,” tuturnya.
Dia meyakini, melalui penyelenggaraan sekolah terbuka akan menaikan tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Banten yang pada akhirnya meningkatkan SDM Banten secara umum. (dm)
