SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi sekolah inklusi tingkat SMA / SMK.
Menurutnya, sekolah inklusi yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Tangerang sudah diterapkan sejak tiga tahun lalu untuk tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP), sesuai dengan kewenangan Pemkot Tangerang.
“Kalau enggak salah ada 79 sekolah inklusi di Kota Tangerang. Terdiri dari 53 SD, 13 SMP, dan 13 TK. Dari 13 SMP sekolah inklusi, tahun ini ada siswa difabel yang lulus tahun ini,” ujar Turidi, Kamis, (11/05/2023).
Dia mengungkapkan, sekolah inklusi merupakan salah satu upaya untuk menerapkan pemerataan dan perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi. Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini pun mendorong Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat melanjutkan sekolah ketingkat SMA ataupun SMK.
Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun termasuk bagi siswa difabel sekalipun. “Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” katanya.
Turidi memaparkan, wajib belajar sembilan tahun ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada Pasal 31 yaitu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, begitu bunyi pasalnya,” tegas Turidi.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Minta Sengketa Jalan Kemuliaan Cipondoh Segera Dituntaskan
Dikatakannya, pemerintah harus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh tanpa terkecuali. Siswa difabel berhak mendapatkan fasilitas pendidikan. “Tahun ini di Kota Tangerang, ada ratusan siswa yang lulus sekolah inklusi tingkat SMP. Saya mendorong melalui PJ Gubernur Provinsi Banten untuk memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus yang lulus SMP untuk dapat melanjutkan ke jenjang tingkat SMA, kan SMA ranahnya di provinsi,” jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi antar konstituennya di DPRD Provinsi Banten untuk membentuk tim yang bertujuan untuk membuat perda tentang sekolah inklusi pada tingkat lanjutan SMA. “Kita mendorong agar dibuatkan Perdanya supaya di Provinsi Banten untuk jenjang SMA diterapkan sekolah inklusi,” pungkasnya. (made)
