SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Praktisi pendidikan Dr Novianty Elizabeth Ayuna SH, M.Pd menyebut, sejumlah persoalan menjadi penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Mulai dari kurikulum, ketimpangan sarana dan prasarana hingga dikotomi negeri dan swasta, bahkan hingga asupan gizi sang anak.
“Kurikulum harus dibenahi, ini memang orang-orang pendidikan di akar rumput yang memahami,”katanya kepada wartawan, Sabtu (24/06/2023) di kawasan Cipondoh. Dia memberi contoh, Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini katanya dinilai tak mencerminkan “merdeka” itu sendiri. Sebab semuanya telah diatur. “Guru seperti dibelenggu, harus begini, harus begitu. Bukan dikasih kebebasan dalam menjalankan kurikulum,”ucapnya.
Hal lainnya kata perempuan yang kini menjadi bacaleg DPR RI dari Partai Perindo menambahkan ini menambahkan, perhatian pemerintah secara umum kepada sekolah swasta dan negeri juga sangat berbeda. Terlebih untuk pendidikan vokasi. “Misalnya saja untuk bantuan di sekolah negeri bertumpuk, malah ada yang belum dibuka dalam kardus, sementara untuk swasta nyaris tidak ada,”katanya.
Padahal ungkap perempuan yang juga akademisi Universitas Jaya Baya Jakarta ini, pendidikan vokasi mestinya menciptakan tenaga kerja terampil tingkat menengah. “Lulusan SMK itu dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja terampil menengah, mereka begitu lulus sudah menguasai keterampilan yang dipelajari di sekolah,”ucap pendiri Sekolah Putra Pertiwi Tangerang Selatan itu.
Berikutnya, katanya, untuk wajib belajar di Indonesia sudah tidak relevan lagi 9 tahun, melain sudah harus 12 tahun atau SMA/SMK sederajat. “Di negara maju itu pendidikan minimal sampai high school atau SMA, kalau di Indonesia cuma sampai SMP saja,” bacaleg dari daerah pemilihan Banten III (Kota/Kabupaten Tangerang dan Tangsel) ini.
Berikutnya yang juga harus menjadi perhatian adalah prevalensi stunting yang dianggap cukup tinggi. Ini, katanya harus bisa diturunkan. Sebab kasus stunting erat kaitannya dengan pendidikan.
BeritaTerbaru
“Jadi kalau secara kualitas asupan gizi kurang, maka penerimaan siswa dalam pelajaran juga akan kurang. Ini menjadi perhatian saya,”kata politisi yang pernah aktif di Kosgoro ini. (made)
