SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, mulai membahas rencana penetapan status darurat kemarau (kekeringan). Hal itu dilakukan, seiring dengan terjadinya krisis air bersih di 16 kecamatan.
Diketahui, 16 kecamatan yang mengalami krisis air bersih itu yakni, Kecamatan Patia, Sukaresmi, Sobang, Cikeusik, Karang Tanjung, Cadasari, Panimbang, Mandalawangi, Angsana, Banjar, Sindangresmi, Picung, Pagelaran, Cibitung, Bojong, dan Kecamatan Saketi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya baru akan melakukan pembahasan mengenai bencana kekeringan yang melanda hampir di semua wilayah di Pandeglang.
Tindakan itu dilakukan, sebagai upaya mengatasi agar bencana kekeringan tidak terlalu memberikan dampak kepada masyarakat.
“Segera akan kita bahas mengenai itu. Karena kalau menetapkan status darurat, tentunya harus melalui SK (Surat Keputusan) Bupati,” kata Fahmi, Senin (11/9/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang ini mengatakan, meski masih dalam tahap pembahasan, namun pihaknya terus berupaya membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih.
Baca Juga: Bupati Dewi: Purna Tugas Sebagai ASN Bukan Akhir Pengabdian
“Kita tentunya terus melakukan upaya, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kemarau panjang,” tandasnya.
Mantan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang ini juga mengaku, Pemkab bukan tidak bisa menetapkan status darurat bencana.
Akan tetapi, ada kategori dan kriteria tertentu sebelum menetapkan status tersebut. “Penetapan status darurat itu ada kriterianya, dan kita akan bahas itu,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M. Habibi Arafat menyarankan, agar Pemkab Pandeglang segera menetapkan status krisis air bersih akibat kemarau itu, sebagai darurat bencana.
Dengan begitu, Pemkab bisa menggunakan anggaran tidak terduga untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
“Saya kira, memang sudah seharusnya ditetapkan sebagai kejadian darurat. Karena, sudah banyak daerah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kita bisa gunakan anggaran tidak terduga untuk membantu warga, untuk membuat sumur bor misalnya dan lain sebagainya,” ungkap Habibi.
Baca Juga: Kodim 0601/Pandeglang Siagakan Personel guna Antisipasi Dampak Erupsi GAK
Habibi menyarankan, agar ke depan Pemkab membuat program kerja untuk mengatasi persoalan kekeringan bukan hanya sekedar memberikan bantuan air bersih.
“Memberikan bantuan air bersih memang bagus, tetapi kan pokok masalahnya tidak terselesaikan. Jadi inti masalahnya, yang harus diselesaikan,” imbuhnya. (mg4)
