Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti mengungkapkan, capaian investasi Rp28 Triliun baru sekitar 46,6 persen dari target tahun 2023 sebesar Rp60 Triliun, atau jika ditarik ke angka nasional baru sekitar 33,74 persen dari target nasional sebesar Rp82,97 Triliun.
“Dari capaian investasi itu, tenaga kerja yang berhasil diserap sebanyak 38.291 orang,” ucap Virgojanti, saat Press Release Realisasi Investasi Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2023, Selasa (7/11/2023).
Diakui Virgo, invetasi yang masuk ke Provinsi Banten masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,97 Triliun dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp10,07 Triliun.
Bila melihat dari daerah penyumbang investasi terbesar di kabupaten kota di Provinsi Banten, Kota Cilegon menyumbang investasi paling besar dengan Rp13,45 Triliun, disusul dengan Kabupaten Tangerang Rp6,12 Triliun, Kota Tangerang 3,18 Triliun, dan Kabupaten Serang 2,99 Triliun.
“Daerah lain yaitu Kota Tangerang Selatan Rp1,93 Triliun, Kabupaten Lebak Rp157 Miliar, Kabupaten Pandeglang Rp100 Miliar, dan terakhir Kota Serang dengan Rp82 Miliar,” katanya.
Dikatakan Virgo, Kota Cilegon menjadi yang tertinggi karena industri Kimia dan Farmasi menyumbang investasi sebesar 41,24 persen atau Rp.11,56 Triliun dengan 502 proyek. Disusul kemudian investasi di bidang Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp2,65 Triliun atau 9,46 persen dengan jumlah 634 Proyek.
Lalu industri Listrik, Gas dan Air sebesar Rp2,42 Triliun atau 197 persen dengan jumlah proyek sebanyak 8,63 Proyek, Industri Makanan sebesar Rp2,02 Triliun atau 7,23 persen dengan jumlah proyek sebanyak 488 Proyek serta jasa lainnya sebesar Rp1,79 Triliun atau 6,42 persen dengan jumlah proyek sebanyak 1.321.
Virgojanti mengungkapkan, capaian ini tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi yang dilakukan Pemprov Banten dengan kabupaten kota. Karena itu dia meminta agar kerja sama itu semakin diperkuat ke depan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, Pemprov Banten terus menjaga stabilitas daerah dalam rangka optimalisasi berbagai agenda pembangunan yang menjadi tugas mandatory Presiden Jokowi kepada dirinya.
Tugas-tugas mandatory itu seperti penanganan inflasi, stunting, penekanan angka kemiskinan ekstrim, peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta yang terpenting lainnya adalah peningkatan investasi. Selain itu, Al Muktabar sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah menjadi akselerator reformasi birokrasi berdampak yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, baik dari sisi manajemen ASN, transformasi digital, dan pelayanan publik di berbagai pemerintah kabupaten/kota.
“Di Provinsi Banten sendiri sudah melakukannya seperti dalam pengendalian inflasi dan peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting. Dari semua agenda itu, menurut Al Muktabar, stabilitas daerah menjadi hal mendasar yang harus terus diciptakan. Itu adalah hal pokok. Karena stabilitas daerah itu menentukan keberlangsungan pembangunan.
“Kalau stabilitas daerah tercipta, maka akan menjadi agregat stabilitas nasional,” ucapnya. (luthfi)
