SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak ada yang mengintervensi. Jokowi bahkan mewanti-wanti jangan ada yang mencoba-coba mengintervensi Pemilu.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu Tahun 2023, di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).
Presiden Jokowi menganggap tidak masuk akal soal adanya intervensi politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Di intervensi dari mana?” tanya Jokowi.
Menurut Jokowi, mengintervensi Pemilu sangat sulit karena ada keamanan berlapis. “Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS,” kata Presiden Jokowi.
“Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja,” tandasnya. “Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi karena jelas sangat, sangat sulit,” sambungnya lagi.
Lebih lanjut ia mengingatkan agar penyelenggara Pemilu menyiapkan segala sesuatu dengan detil hingga pemungutan suara dilakukan. Penyelenggara Pemilu harus mengawasi dan turun ke lapangan agar pesta demokrasi berjalan lancar.
“Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP,” jelas Jokowi.
Selain itu ia juga berpesan kepada penyelenggara pemilu untuk berani mengontrol tegas dan mengawasi jika ada penyimpangan. Supaya pemilu kali ini bisa membuahkan proses dan proses yang sah dan terpercaya.
“Tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Heddy Lugito) tugasnya memang memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu, kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan,” kata Jokowi
Jokowi mengatakan pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan. “Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi kabupaten Kota ada 840 ribu TPS, bayangkan 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar TPS-nya 840 ribu,” kata Jokowi dalam sambutanya.
Namun, lanjut Jokowi, tantangan yang dihadapi juga semakin besar. Seperti cara tata kelola pemilu ini supaya akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi dan pengamanan.
“Juga bagaimana mewujudkan kontestasi berkualitas, damai sejuk, tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi bangsa kita,” kata Jokowi.
Sikap Presiden Joko Widodo, ternyata berbeda dengan pandangan Mahfud MD. “Arahan Presiden (Jokowi) ada yang membuat kita pesimistis,” ujar Mahfud saat ditemui usai acara.
Mahfud yang telah mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi PDI Perjuangan berpendapat, intervensi dalam pemilu sudah biasa terjadi. “Ya kalau menurut saya sih sampai saat ini wajar (ada intervensi). Sejak dulu terjadi memang persaingan-persaingan, kompetisi,” tuturnya.
Apalagi, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, kalau berbicara soal intervensi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh peserta-peserta Pemilu. “Tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan,” demikian Mahfud.
Meskipun begitu, ia mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI maupun Polri untuk bersikap netral jelang Pemilu 2024.
“Kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa polri harus profesional tidak boleh memihak, ke Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih kita harus bersatu lagi,” tuturnya. (san)
