SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Memasuki akhir tahun anggaran atau semester terakhir, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, kebut pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tindakan itu harus dilakukan, agar masyarakat bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang, Roni mengatakan, ada beberapa jenis kegiatan pembangunan RTLH yang masih dalam proses penyelesaian.
Dia menargetkan, hal itu sudah terselesaikan sebelum akhir Desember 2023 nanti. “Tinggal sedikit lagi, karena pembangunannya kan sedang berjalan,” kata Roni, Minggu (19/11/2023).
Roni mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, agar bantuan pembangunan RTLH bisa terus dilakukan setiap tahunnya.
“Karena kalau mengandalkan dari APBD kita saja, rasanya sulit. Karena, anggarannya terbatas. Makanya kita akan terus meminta bantuan ke Pemprov dan Pusat,” tandasnya.
BacaJuga :
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan DPKPP Kabupaten Pandeglang, Aip Setiawan mengatakan, ada ratusan rumah yang mendapatkan bantuan pembangunan melalui program RTLH dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penanganan akibat dampak bencana.
“Untuk pembangunan akibat bencana, dilaksanakan oleh DPKP Provinsi sebanyak 63 unit dan tersebar dibeberapa desa dan kecamatan. Ini masih dalam on progres sekitar 50 persen, Insya Allah sesuai dengan target,” klaimnya.
Aip mengatakan, untuk Program BSPS tahun 2023 dibiayai oleh APBD Kabupaten Pandeglang dan APBN. Program BSPS tersebut ada beberapa macam, seperti BSPS replikasi sebanyak 40 unit yang didanai APBD dan masih dalam proses pengerjaan atau sudah mencapai 85 persen.
“Kemudian ada juga BSPS APBN yang dilaksanakan satker dari Kementerian PUPR sebanyak 135 unit dan sudah mencapai 100 persen. Sedangkan untuk PKE (penanganan kemiskinan ekstrim) nya itu sebanyak 150 unit, sekarang masih on progres atau masih dalam tahap pengerjaan kurang lebih sekitar 50 persen,” paparnya.
Selain itu, kata dia, ada juga program BSPS yang didanai oleh APBD Pemprov Banten dan sudah dilaksanakan pembangunannya di beberapa desa.
Tahun depan, kata dia, pihaknya akan kembali mengajukan agar bisa mendapatkan bantuan pembangunan rumah tidak layak.
“Selanjutnya itu ada program RTLH yang ditangani oleh Provinsi, yang alhamdulillah kita menerima bantuan sebanyak 206 unit. Kemudian ada juga program penanganan kemiskinan ekstrim, yang akan dilaksanakan dibeberapa desa dan kecamatan sebanyak 42 unit,” ujarnya.
Selain mendapatkan suntikan dana dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat untuk membangun rumah, DPKPP juga mendapatkan dana Coorporate Social Responsibilities (CSR) dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Keuangan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pandeglang.
“Selain bantuan dari pusat maupun daerah dan provinsi, ada juga bantuan dari CSR Sarana Multigriya Finance (SMF) BUMN Kementerian Keuangan, dan program ini dipusatkan di Desa Teluk. Kemudian kita mendapatkan program RTLH bantuan dari BAZNAS Kabupaten sebanyak 5 unit, dan dari BAZNAS pusat sebanyak 5 unit,” pungkasnya.
Aip mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 646 unit rumah kumuh dan tidak layak akan terselesaikan pembangunannya diakhir tahun 2023 ini. Oleh karena itu, dia memastikan semua kegiatan pembangunan akan segera terselesaikan.
“Total keseluruhan pembangunan dari beberapa program itu sebanyak 646 unit, dan kami optimis jika target kami di bulan Desember ini akan selesai tepat waktu. Kami berharap, jika bantuan-bantuan ini bisa lebih masif datang ke Kabupaten Pandeglang,” imbuhnya. (mg4)
Diskusi tentang ini post