SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pro kontra penunjukan gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden sebagaimana diatura dalam RUU mendapat tanggapan Presiden Jokowi. Orang nomor di Indonesia ini tidak setuju Gubernur DKJ dipilih Presiden. Menurut dia, gubernur harus tetap dipilih langsung rakyat.
Dalam beberapa hari terakhir RUU DKJ menimbulkan polemik. Salah satu yang disorot adalah soal bakal dihapuskannya pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat. Gantinya gubernur akan dipilih presiden. Penolakan terhadap RUU DKJ itu pun bermunculan karena mematikan demokrasi. Parpol koalisi dan oposisi juga belakangan ikut menolaknya.
Nah, kemarin, Jokowi ikut mengomentari soal RUU DKJ yang akan menghapuskan pemilihan gubernur secara langsung. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, secara pribadi tidak sependapat dengan DPR. Menurutnya, pemilihan gubernur dan wakilnya harus diserahkan kepada rakyat. “Kalau saya, kalau tanya saya, gubernur dipilih langsung (rakyat),” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, di Jakarta.
Dia juga mengingatkan, RUU DKJ bukan berasal dari pemerintah, karena murni usulan inisiatif DPR. Ia pun menyatakan sampai saat aturannya masih digodok anggota parlemen, dan drafnya belum sampai di meja kerjanya. “Sehingga, biarkan itu berproses,” katanya.
Ketidaksetujuan pemerintah juga sebelumnya sudah disuarakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dia menyatakan, pemerintah menolak usulan RUU DKJ tentang pemilihan gubernur dan dan wagub Jakarta ditunjuk langsung presiden. “Pemerintah tidak setuju,” kata Tito di Balai Kartini, Jakarta, Senin
Ia pun mempertanyakan argumen penunjukkan langsung oleh presiden, karena hal itu akan menghilangkan prinsip demokrasi yang sudah berjalan baik di Jakarta. Mantan Kapolri ini berpandangan bahwa Pilkada harus tetap ada, dan biarkan masyarakat yang menentukan sendiri gubernur dan wakil gubernurnya. “Bukan lewat penunjukkan,” pungkas Tito.
BeritaTerbaru
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengapresiasi sikap Jokowi. Menurut dia, jika Jokowi dan pemerintah menolak gubernur ditunjuk presiden, usulan tersebut harus dibatalkan. “Serta tidak bisa dilanjutkan pembahasannya oleh DPR,” kata Feri, semalam.
Peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas ini pun menilai, dari sisi ilmu perundang-undangan, ketika pemerintah menolak usulan DPR maka pembahasan draf RUU DKJ soal penunjukkan langsung tak perlu dilanjutkan. “Karena Pemerintah melalui Presiden dan Mendagri tidak sepakat gubernur dipilih oleh Presiden, maka aturannya tidak boleh ada lagi dalam draf rancangan undang-undangnya,” tegasnya.
Warganet ikut membahas RUU DKJ. Mereka khawatir pasal pemilihan Gubernur DKJ dipilih Presiden tetap disahkan meski Jokowi sudah menolak. “Ya rakyat khawatir saja tiba-tiba sah tengah malam,” ujar @ahmadsyarif91. (rm)
