SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu topik debat kandidat wakil presiden Jumat 22 Desember 2023 lalu. Bahkan, pro kontra terus terjadi hingga ke ruang-ruang dunia digital. Ada yang menilai perlu maupun tidak perlu menyikapi pembangunan ibu kota yang diklaim paling hijau di dunia tersebut.
Hal ini pun mendapat perhatian para akademisi di Kota Tangerang. Salah satunya datang dari Rektor Universitas Raharja Tangerang Dr Po Abas Sunarya. Menurut Abas, meski pun dirinya bukanlah sosok yang banyak berkecimpung di pusat, namun berbicara kemajuan nasional adalah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
“Dan kebetulan saya juga mengamati. Sebagai seorang akademisi saya melihat atau pun membahas ini bersama teman-teman di pusat selaku APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia). Sementara dari sisi pengusaha bersama Apindo (Asosiasasi Pengusaha Indonesia) bahkan termasuk dari sisi politis, ini adalah sesuatu yang keliru kalau masih membahas masalah kontraknya,” ucap Abas kepada wartawan, Rabu (27/12/2023) di kampusnya.
Terlebih rencana pembangunan IKN, menurutnya sudah dimulai sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Namun baru terealisasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab itu dirinya pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah.
Terlebih ucapnya, beban Jakarta saat ini memang sudah sangat berat. Apalagi dengan melihat beban rasio jumlah penduduk rasanya sudah tidak memungkinkan. “Belajar dari Malaysia yang memindahkan ibu kotanya ke Putra Jaya, itu rasanya juga memang banyak pro dan kontra, tapi setelah ditata dengan baik di mana KL (Kuala Lumpur) menjadi pusat bisnis dan Putra Jaya menjadi pusat pemerintahan itu luar biasa,” ungkapnya.
Abas pun menyambut baik desain dari IKN yang dianggap luar biasa. Apalagi desainnya dibuat anak bangsa. “Tentu ketika ingin memusatkan satu titik pembangunan baik untuk pusat ekonomi, keuangan dan lain sebagainya tidak bisa seperti ingin berburu, sekali kena banyak yang mau didapatkan,”katanya.
Baca Juga: Jokowi Tunda Kepindahan ASN ke IKN
Abas pun setuju daerah-daerah lain di Indonesia juga harus dilakukan pemerataan pembangunan yang bersumber dari APBN. Tapi itu jelas tidak bisa berjalan bersamaan dalam satu waktu yang mungkin saja terhambat karena alasan dana dan lain sebagainya. “Artinya kita buat dulu daya tarik dengan selesainya IKN. Nah, kemudian barulah dibuat sarana pendukung lain yang bersifat berterusan,” ucap politisi senior ini.
Dia juga merasa heran mengapa ada kelompok tertentu yang gigih menolak IKN yang dinilai lebih sarat kepentingan politis. Terlebih IKN merupakan produk undang-undang yang tidak bisa serta merta dibatalkan. “Bayangkan hampir 70 tahun kita sudah merencanakan pembangunanya. Tidak ada satu pemimpin pun yang mengeksekusinya, nah sekarang sudah berani dilaksanakan, maka harus dilanjutkan meski dalam keberanian jelas ada risiko maupun masalah,” jelasnya.
BeritaTerbaru
Apalagi ungkapnya mayoritas fraksi DPR sudah menyetujui pembangunan IKN sehingga tidak perlu dihambat lagi. Sebagai sebuah kritik, katanya pendapat kontra tentu saja sah. Namun jika hal itu sampai dijegal maka sudah sesuatu yang tak baik. “Mungkin masih ada kekurangan di sana sini, namun hal itu sudah lebih baik bila dibandingkan dengan tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota. Jakarta itu sudah terlampau krodit,” ucapnya. (made)
