SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan, Zulham Firdaus bakal melakukan rapat kemitraan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Pertemuan itu digelar secara khusus untuk mencari solusi penanganan banjir di wilayah Kranggan.
Diketahui, warga Perumahan Citra Prima Serpong 2 RT 01 RW 06, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu kerap kebanjiran sejak tahun 2017. Selain intensitas hujan yang tinggi, penyempitan kali disebut menjadi penyebab utamanya. Luapan kali Cisalak yang melintas disebut semakin menyempit pada hilirnya akibat pembangunan perumahan Lagoon yang bersebelahan.
Julham menegaskan, dirinya belum dapat memastikan apakah ada kesalahan saat melakukan proses pembangunan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembahasan dalam pertemuan dengan Pemkot.
“Akan saya cari tau,” ujar Julham saat dikonfirmasi, Senin (1/1).
Julham menjelaskan, untuk menangani permasalahan itu perlu adanya kajian secara mendalam. Dan juga, kata dia, perlu adanya kerjasama dengan stakeholder terkait agar bisa mendapatkan solusi yang konkret.
“Ada koreksi dan evaluasi di saat kita lakukan rapat kemitraan dengan pemerintah daerah dan opini terkait tentunya menjadi catatan kita untuk menyampaikan aspirasi dan masukan yang kongkret pada permasalahan itu. Tidak bisa hanya kita panggil dan kita marahin tapi harus kita lakukan identifikasi dan kolaborasi yang baik agar ada solusi,” jelasnya.
Baca Juga: Cegah Banjir, Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp50 Miliar
“Harus ada kajian yang tepat dan kerjasama lintas OPD diperkuat alokasi anggaran yang cukup. Harus bisa dihitung jadi bukan hanya bangun drainase dan saluran tapi harus dari hulu ke hilirnya tepat, hitungannya, ukurannya dan integrasi koneksinya juga harus disesuaikan,” sambungnya.
Julham menyebutkan, peraturan daerah perihal pemberian izin pembangunan disektor-sektor wilayah harus ada pertimbangan dan evaluasi. Terlebih, kata dia, wilayah Tangsel memiliki zona yang berbeda-beda.
BeritaTerbaru
“Peraturan daerah itu tidak merusak habitat keaslian yang malah menimbulkan bencana makanya kalau ada evaluasi pemberian izin di sektor-sektor wilayah yang rawan bencana jangan perizinan perumahan ini disamakan rata di seluruh Tangsel,” katanya.
“Karena kita punya zona yang berbeda-beda batasan kali tanah yang lembur ataupun yang padat atau yang mudah bergeser itu harus jadi kajian-kajian nah ini harus punya analisa tepat Pemkot tentang pemberian izin pemukiman ataupun bangunan di daerah Kranggan sana karena berbeda dengan wilayah di tengah-tengah kota seperti Pamulang tekstur tanahnya teritorialnya,” lanjutnya.
Julham menambahkan, mengantisipasi kemungkinan penyumbatan, ia menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan.
“Imbauan kepada masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan tidak buang sampah sembarangan harus jadi kebiasaan pemerintah daerah untuk memfasilitasi,” pungkasnya. (eko)
Baca Juga: Buntut Tewasnya 2 Pelajar di Alam Sutera, Fraksi PSI DPRD Tangsel Desak Polisi Tindak Tegas
