SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Meski dipilih oleh rakyat, namun citra DPR di mata masyarakat tidak kunjung pulih. Situasi ini, salah satunya, akibat media kurang mendukung kerja-kerja dewan. Hal itu disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso.
Agung menjelaskan, tahun ini merupakan salah satu tahun yang sangat sakral dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Sebab, seluruh masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi rakyat, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 14 Februari 2024.
“Tentunya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, harus tetap kuat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang dengan lebih baik lagi di tahun 2024,” kata Agung dalam Forum Group Discussion (FGD) DPR Rewind 2023 dengan tema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’ di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politisi Fraksi Demokrat ini mengajak seluruh masyarakat, khususnya DPR mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di tahun 2023. Apa pun peristiwa yang terjadi, baik dan buruk, Dewan harus mampu melakukan langkah perubahan dan perbaikan.
Agung mengklaim, DPR sepanjang tahun 2023 telah banyak melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Manfaatnya pun telah banyak dirasakan, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPR. Tidak hanya itu, Dewan tetap memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2022-2023.
Adapun RUU yang telah selesai dibahas, antara lain UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Kesehatan, revisi UU Informasi Transaksi Elektronik. Dewan juga telah melaksanakan pembahasan APBN Tahun 2024 secara komprehensif dengan memperhatikan kinerja tahun 2023, serta prediksi perekonomian global.
Selain itu, DPR juga telah melaksanakan fungsi pengawasan di berbagai kegiatan baik melalui pembentukan tim, rapat-rapat, kunjungan kerja, audiensi, maupun pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Di samping itu, DPR juga menjalankan fungsi diplomasi melalui partisipasi pada Forum G20, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (IPA) dan Mikta, yang merupakan Forum Konsultasi Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia.
“Ini menunjukkan bahwa sebetulnya DPR, baik itu dewannya, sekjennya, sudah menjalankan fungsinya dengan sangat baik,” katanya. Salah satu kebijakan yang berhasil diperjuangkan, sambung Agung, yakni DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) mampu menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang semula diajukan Pemerintah sebesar Rp 106 juta, turun menjadi Rp 93,4 juta.
Kebijakan BPIH ini merupakan kebijakan DPR yang tentunya sangat memihak kepada rakyat. Sayangnya, kerja-kerja baik DPR ini banyak tidak tersampaikan ke publik. “Saya rasa mungkin rakyat tidak tahu. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan, padahal kalau kita lihat apa yang dilakukan DPR ini sudah maksimal,” terangnya.
Dia bilang, DPR juga telah melakukan berbagai terobosan dalam rangka menjalankan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPR 2020-2024, yakni menjadi lembaga perwakilan yang maju, terbuka dan responsif. Tidak hanya itu, DPR juga terus berupaya menjadi rumah yang ramah serta hangat untuk rakyatnya, serta dikelola dengan prinsip good governance serta parlemen modern.
DPR juga berhasil menorehkan sejumlah prestasi atas kerja-kerjanya di tahun 2023. Penghargaan tersebut seperti penghargaan kepada Ketua DPR atas prestasi menjadikan perpustakaan DPR sebagai rujukan nasional akreditasi perpustakaan. Kemudian pemenang tiga Gold Award pada 2023, dan lainnya.
“Sayangnya, berbagai prestasi serta capaian yang telah dilakukan DPR, tidak tersampaikan kepada rakyat karena minimnya pemberitaan positif tentang prestasi serta kinerja DPR. Ditambah berbagai upaya politisasi isu-isu negatif membuat DPR sulit menjadi lembaga yang memiliki citra baik di mata rakyat,” katanya.
Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari berbagai list survei sepanjang tahun 2023 yang selalu menempatkan DPR teratas sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik buruk. “Alhamdullillah, DPR menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan oleh rakyat Indonesia nomor satu. Tapi dari bawah. Jadi masih paling buruk,” ungkapnya. Dia pun mengajak seluruh elemen menjadikan DPR sebagai lembaga yang lebih dicintai rakyat.
Memprihatinkan, di saat DPR telah menorehkan banyak prestasi dan anggota dewan turun menyapa masyarakat, menjadi tidak tersampaikan ke publik. Hanya karena persoalan-persoalan kecil yang tidak bisa dihindarkan karena kecapean dan kelelahan di ruang siding, kemudian menjadi berita yang terus diulang di media, sehingga memperburuk citra DPR.
“Harapan saya, DPR harus bisa menjadi lembaga yang paling dekat dengan rakyat. Karena DPR lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi anehnya, menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh rakyat yang memilihnya,” katanya. (rm)
