SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, tahun ini bakal membangun 90 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pembangunan tersebut, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total anggaran sebesar Rp1,675 Miliar pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengatakan, jumlah rumah yang akan dibangun itu berasal dari usulan DPRD Pandeglang, melalui pokok pikiran (Pokir), Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan APBD reguler.
“BSPS reguler APBD ada 30 unit, masing-masing Rp17,5 juta. Kemudian, PKE (penanganan kemiskinan ekstrim) ada 40 unit, masing-masing senilai Rp 70 juta, dan Pokir sebanyak 20 unit masing-masing Rp17,5 juta, total 90 dengan anggaran Rp1,675 Miliar,” kata Roni, Minggu (25/2/2024).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendapatkan bantuan perbaikan puluhan rumah masyarakat yang terkena dampak bencana pada tahun 2023 lalu, dan pengajuan bantuan rumah rusak akibat bencana yang terjadi tahun ini.
“Ada juga bantuan penanganan bencana puting beliung, di Kecamatan Mandalawangi,” tandasnya.
Baca Juga: Datangi Pemprov Banten, Warga Pandeglang Pertanyakan Kejelasan Pembangunan RTLH
Roni mengaku, secara keseluruhan pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan RTLH di Pandeglang sebanyak 18 ribu unit.
Meski demikian, masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan dan akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.
BeritaTerbaru
“Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah yang kumuh ada 58 ribu dan baru tertangani 18 ribuan, itu dari program RTLH. Itu semuanya, enggak bisa kita tangani, karena status tanahnya masih menumpang bukan hak milik,” tambahnya.
Roni mengaku, pihaknya juga sudah mengajukan bantuan perbaikan rumah sebanyak tiga ribuan lebih kepada Pemprov Banten dan Pemerintah Pust. Usulan itu, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh instansi terkait dan tinggal menunggu hasilnya.
“Pengajuan ke Provinsi dan pihak balai, sebanyak tiga ribuan. Sekarang sudah masuk, tinggal kita nunggu dari pihak provinsi dan pusat. Sebetulnya, tahun lalu kita akan mendapatkan bantuan 1.200 unit, hanya saja waktu pengerjaannya dua bulan, enggak bisa terkejar. Mudah-mudahan tahun ini masih ada,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi menyarankan, agar instansi terkait terus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: DPKPP Pandeglang Realisasikan Program Bidang Perkim, Perumahan dan Pertanahan
Tujuannya, agar usulan bantuan yang disampaikan bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita dukung usulan bantuan itu, karena keterbatasan anggaran yang kita miliki. Tetapi, alangkah baiknya agar terus dikomunikasikan, sehingga bantuan perbaikan rumah untuk kita bisa semakin banyak dan terus bertambah,” imbuhnya.(adib)
