SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah belum membahas porsi asupan dan pemenuhan gizi seimbang dalam program makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp 15.000 per anak. Rapat kabinet paripurna dua hari lalu baru membahas rencana anggaran program unggulan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
Setidaknya demikian ditegaskan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Itu (masalah gizi seimbang) belum dibicarakan, ya. Itu belum dibicarakan,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Budi mengatakan, dalam rapat kabinet lalu baru anggaran program makan siang gratis saja yang dibahas. “Kalau yang kemarin dibicarakan supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya mulai dihitung,” kata dia.
Menurut Budi, makan siang gratis adalah tradisi yang sudah ada di masyarakat, termasuk di berbagai sekolah maupun pesantren. “Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja,” ucapnya.
Budi menuturkan, nantinya pemenuhan gizi dalam program makan siang gratis akan disesuaikan dengan penerimanya, baik balita maupun ibu hamil. Terkait anggaran, Budi meyakini akan lebih besar ketimbang program ‘Isi Piringku’ yang dikategorikan untuk balita, sesuai dengan porsi kebutuhan gizi.
“Kalau anggaran yang… mereka pasti lebih besar dugaan saya ya karena makannya lebih banyak. Kalau isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Jadi makannya lebih dikit,” ujar dia.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Mulai Intervensi Balita Bermasalah Gizi di Serpong
Isi Piringku mengkampanyekan pola makan sehat dengan gizi seimbang. Isi Piringku menjelaskan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring terdiri dari 50% buah dan sayur. Sedangkan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein.
Budi berkelakar mengenai anggaran Rp 15.000 per anak tersebut. “Sekarang saya tanya, wartawan kalau makan Rp 15.000, kenyang apa enggak?” tanya Budi.
“Enggak,” jawab awak media.
“Nah, kalau di Yogya cukup,” ucap Budi sembari memasuki mobil.
Program makan siang gratis mulai dibahas oleh pemerintah dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).Anggaran makan siang gratis Rp 15.000 per anak sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara bertahap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.
Baca Juga: Data Penerima Disinkronkan, Dampak Gizi MBG Mulai Diukur
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeklaim tidak ada tambahan anggaran khusus untuk membiayai program makan siang gratis.
Pembiayaan program makan siang gratis bisa diperoleh dari sejumlah anggaran di sektor lain yang sudah disiapkan pemerintah. “Jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru, khusus gitu, enggak lah. Selama ini selalu gitu kan kita, (pindah amplop) saja, pindah amplop sana, amplop sini,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, kemarin.
Ia menyebutkan, anggaran program makan siang gratis dapat direlokasi anggaran di sektor pendidikan dan dana desa. Oleh sebab itu, Muhadjir menilai masyarakat tidak perlu khawatir dengan kecukupan anggaran untuk mengadakan program makan siang gratis.
“Aman, itu kan sebenarnya cuma memindah amplop saja. Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan, ada BOS, kemudian nanti bisa juga dari dana desa,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta APBN Perubahan. Dengan demikian, kata dia, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan dengan lancar.
Namun ia menegaskan bahwa rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan. “Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smooth aja,” kata Menko Muhadjir.
Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ikut merespons soal program makan siang gratis yang dianggarkan Rp 15 ribu per anak. Gibran mengatakan hal itu nantinya akan didiskusikan. “Ya nanti didiskusikan lagi ya,” kata Gibran, kemarin.
Ditanya terkait program tersebut apakah dititipkan karena masuk dalam program pemerintah, Gibran tidak menjawab dengan lugas. “Nanti kita diskusikan lagi ya. Saya kan ini belum jadi apa-apa,” ungkapnya. “Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di balai kota,” pungkasnya. (san/jpg)
