SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah akan menyatukan data nasional penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mulai memantau perkembangan gizi setiap penerima, terutama anak-anak yang mengalami stunting. Sistem baru ini akan menjadi dasar evaluasi MBG, dengan ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi gizi penerima.
Sinkronisasi data siswa sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita ditargetkan selesai sebelum 5 Agustus 2026. Data tersebut akan dipadankan lintas kementerian untuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan kelompok yang membutuhkan.
“Sebelum tanggal 5 pendataannya nanti bisa real,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji usai rapat tata kelola program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Penyatuan data menjadi tahap awal untuk mempertajam sasaran MBG. Pemerintah ingin memastikan program tersebut lebih fokus menjangkau kelompok rentan, terutama anak dengan masalah stunting serta wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan sekitar 80 persen siswa di Indonesia telah menerima MBG. “Kita berharap ke depan sasarannya lebih berkualitas dan menyasar daerah-daerah yang jadi concern kita, daerah 3T yang tingkat stunting tinggi,” kata Fajar.
Data penerima yang lebih presisi juga akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengukur apakah MBG benar-benar memberi dampak terhadap perbaikan gizi. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk mengukur dampak MBG terhadap pemenuhan gizi penerima.
Baca Juga: Komnas HAM Bongkar Tujuh Masalah MBG
“Sebelum tanggal 5 kita akan segera memutuskan bagaimana kita melakukan riset dengan lembaga-lembaga atau universitas, melihat hasil outcome-nya untuk seluruh penerima MBG,” ujar Budi.
Evaluasi tersebut akan dilakukan secara lebih terukur. Anak-anak yang masuk dalam data stunting akan dipantau berdasarkan nama, nomor induk kependudukan, dan alamat. Perkembangan berat badan mereka akan diikuti melalui posyandu setiap bulan untuk melihat apakah pemberian MBG benar-benar berpengaruh terhadap status gizi.
“Kalau berat badan anak itu tidak naik, artinya terlalu banyak diberikan karbohidrat, padahal yang dibutuhkan adalah protein hewani. Nah itu bisa diperbaiki,” kata Budi.
Pemantauan juga akan diperluas melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penimbangan siswa dilakukan dua kali setahun agar hasil pemantauan dapat lebih cepat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
Selain evaluasi, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyusun standar menu MBG dengan melibatkan para ahli gizi. Pembahasan tersebut akan mencakup kelompok penerima yang perlu diprioritaskan serta komposisi makanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
“Targetnya ini kita mau refine (menyaring) sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Lalu, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana,” kata Budi.
Baca Juga: BGN Minta Kepala Daerah Sidak MBG, Begini Respons Wali kota Tangerang
Kemenkes-BGN bersama para ahli gizi juga akan menentukan standar menu MBG yang akan diberikan kepada para penerima manfaat. “Misalnya di satu sisi ini mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk (menjadi bagian penyesuaian,” ujar dia.
Di sisi lain, BGN menyiapkan portal informasi yang memungkinkan sekolah dan orang tua memantau pelaksanaan MBG. Portal yang ditargetkan tersedia dalam satu hingga dua pekan itu akan memuat menu harian, kandungan gizi, serta informasi mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makanan.
“Orang tua bisa mengecek anaknya diberi makan oleh negara dengan menu apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa,” kata Kepala BGN Sudaryono.
Portal tersebut juga akan mencantumkan alamat SPPG dan identitas kepala SPPG sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya ingin memastikan makanan sampai kepada penerima, tetapi juga memastikan program MBG menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi gizi masyarakat. (rmg/xan)
