SATELITNEWS.COM, JAKARTA—TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi kemungkinan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara Polri menegaskan soal netralitasnya saat kubu TPN Ganjar-Mahfud berencana akan menghadirkan seorang Kapolda saat gugatan ke MK nanti.
Wakil Dewan Pengarah TKN Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan pengacara yang diusulkan oleh sejumlah partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
“Jadi itulah dan strukturnya ada 35-36 lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional,” kata Yusril ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Dari sejumlah pengacara, Yusril mengungkap nama-nama pengacara terkenal yang kemungkinan bakal menjadi wakil ketua Tim hukum TKN di sidang MK. Ada nama Otto Hasibuan dan OC Kaligis yang disebut bakal menjadi wakil ketua.
“Yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya karena bidangnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Otto Hasibuan, wakil ketua juga Pak OC Kaligis, sebagai wakil ketua juga Pak Fahri Bachmid dari Makassar,” jelasnya.
Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, rekapitulasi suara Pemilu 2024 akan diumumkan oleh KPU pada 20 Maret mendatang.
“Peraturan yang berlaku pihak yang tidak puas terhadap putusan KPU itu dapat melakukan perlawanan ke MK, permohonan supaya keputusan KPU itu dibatalkan itu hanya diberi waktu 3 hari dari tanggal 20. Jadi tanggal 23 itu permohonan itu sudah harus masuk,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengklaim akan mengajukan seorang Kapolda sebagai saksi dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Belum diketahui sosok kapolda yang dimaksud.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pada dasarnya Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal menjaga netralitas.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pada kesempatan tiap kegiatan terkait dengan netralitas Polri. Tetap terjaga dan diawasi oleh lembaga lembaga pengawas dan kontrol sosial lainnya,” kata Trunoyudo, kemarin.
Trunoyudo mengatakan, hal itu menjadi komitmen Polri. Oleh karena itu, Polri tidak masuk dalam ranah politik praktis. “Dalam rangka mewujudkan demokrasi, memelihara dan menjaga profesionalisme Polri tentu dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Artinya, komitmen ini bersikap netral. Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu 2024,” jelasnya.
Komitmen tersebut penting dilakukan oleh Polri untuk memberikan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman serta damai.
“Kapolri juga meminta jadikan Ramadhan ini menjadi momentum damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan kemudian harapan dari seluruh masyarakat bahwa bangsa ini damai,” pungkas Trunoyudo.(bbs/san)
