SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyambut baik wacana perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) dari Jakarta ke Kota Tangerang Selatan yang kembali digaungkan pekan lalu. Namun, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel tak sanggup jika diminta menanggung biaya pembangunan proyek transportasi massal tersebut.
Wacana menyambungkan MRT dari Jakarta ke Tangsel kembali mencuat seiring pernyataan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat pekan lalu.
Dia mengatakan pihaknya mendorong perpanjangan jalur ini karena akan menambah efisiensi dan konektivitas masyarakat. Namun, pembahasannya harus melibatkan pihak pemerintah daerah (pemda) setempat karena urusan anggaran merupakan wewenang pemda.
“Kita usahakan, harusnya sih coba tanya dulu dengan Tangsel dan Banten ya kalau daerah sana, karena anggarannya kan pemda,” ujar kepada wartawan ditemui di Stasiun MRT Bundaran HI, Rabu (17/4).
Wacana tersebut disambut Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Namun, dia menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Secara prinsip itu sesuai dengan usulan kami Pemkot Tangsel kepada Menteri Perhubungan beberapa tahun lalu supaya MRT melintasi Tangsel. Bahkan waktu itu kami sudah mengusulkan trayek jalannya. Hanya entah karena di luar kewenangan kami, kemudian konsepnya tidak ada kabar lagi,” ujarnya, Minggu (21/4).
BacaJuga :
Benyamin menuturkan belum mengetahui secara detail perencanaan pembangunan tersebut. Untuk itu, ia berharap ada pembahasan lanjutan. Terlebih, terkait masalah anggaran pihaknya tidak menyanggupi apabila dibebankan ke pemerintah daerah.
“Kalau sekarang mau itu dilanjutkan, prinsipnya kami menyambut baik. Tetapi, saya belum mengetahui secara detail apa saja yang akan dilakukan. Prinsipnya kami mendukung pembangunan MRT hanya memang kami minta informasi yang lebih detail mengenai pembangunan itu. Apa peran pemkot, apa peran yang lainnya,” jelasnya.
Benyamin juga mengaku belum ada pembahasan tentang anggaran di tahun 2024 yang bakal digelontorkan. Apalagi, anggaran yang diperkirakan cukup besar itu tidak dapat disokong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota berjuluk anggrek tersebut.
“Yang pertama kami selama ini dalam musrembang kemudian untuk tahun 2025 bahkan sekalipun belum menganggarkan untuk pembangunan MRT. Kemudian yang kedua bahwa kalau melihat besarnya biaya tentu di luar daya jangkau APBD Tangsel,” ucapnya.
“Jadi saya berharap ada pembicaraan detail dengan kami kalau memang nanti ke depan akan dilakukan pembangunan MRT. Besar itu pasti sekali, mungkin 15 sampai 20 triliun. APBD Tangsel hanya 4,6 triliun, dan itu semua untuk rakyat Tangsel. Agak berat buat kami,” sambungnya.
Kata Benyamin, sebelumnya pihaknya sempat mengusulkan sampai di tahap lokasi pembangunan trayek. Saat itu, sebut dia, MRT yang melintas di sejumlah wilayah ini diharapkan tidak banyak melakukan pembebasan lahan.
“Dulu sudah sejak saya masih wakil wali kota, bahkan itu tadi, kami sudah sampai titik mengusulkan trase trayek jalan ruas yang akan dilalui. Saya masih ingat pernah beberapa kali rapat mengusulkan menggunakan median jalan supaya tidak banyak pembebasan tanahnya. Bahkan, banyak lahan swasta kalau misalnya dia di Pasar Ciputat belok kanan itu misalnya lebih banyak menggunakan lahan swasta yang merupakan kontribusi swasta,” bebernya.
Benyamin juga berharap akan ada pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait proyek MRT menuju wilayahnya. Dimana, pembahasan antara kedua pemda diperlukan. Apalagi, aglomerasi antara Jakarta dan Tangsel menjadi satu kesatuan konsep pembangunan.
“Memang aglomerasi jabodetabek ini tidak bisa dihindari. Ini sebagai sebuah bukti aglomerasi itu memang sekarang sudah berlangsung. Saya berharap kedepan bisa dilakukan pembahasan bersama secara detail, teknik, dan dari sisi kebijakan dan sebagainya,” pungkasnya.
Wacana perpanjangan rute proyek MRT juga disambut baik Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sangat menyambut baik akan pembahasan terkait perpanjangan rute MRT yang sampai ke wilayah Banten.
Menurutnya, perpanjangan rute tersebut sangat berperan dalam mengurai kemacetan di wilayah Jakarta dan Banten. Sehingga, dirinya mengatakan, dengan adanya perpanjangan rute tersebut diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat.
“Untuk hal itu, kita terus berproses ya. Dalam satu episode tertentu, saya juga sempat berdiskusi dengan bapak Presiden membahas akan potensi untuk perpanjangan rute east west Cikarang-Balaraja dan rute terkait MRT itu juga ada dalam satu koridor yang jadi pembahasan khusus, kita sangat menyambut baik dan terus berproses,” katanya, Minggu (21/4).
Al Muktabar juga menjelaskan, mandeknya kelanjutan akan pembahasan perpanjangan rute MRT sejak 2018 silam bukan dikarenakan adanya kendala. Melainkan, terdapat tahapan-tahapan dalam pembahasannya.
“Bukan kendala, tapi itu kan proses. Jadi tahapan itu kan ada perhitungan pembiayaan, kewajiban masing-masing, baik itu nanti antara pengembangnya dan pemda, yang kemudian disinergikan juga formulanya. Dalam hal ini intensitasnya masih diperkuat, baik kajian-kajiannya dan sumber pembiayaannya,” jelasnya.
Al Muktabar menuturkan, dalam proses pengembangan rute MRT, Pemprov Banten tidak dapat berdiri sendiri. Terlebih, adanya perpanjangan rute juga dibebankan kepada pemerintah daerah.
Sehingga, Al Muktabar menjelaskan, pihaknya menginginkan formula yang matang dan menjadi satu kesatuan dalam proses realisasinya.
“Ini bertahap ya, karena semua itu kan kita tidak bisa sendiri, tapi harus ada satu kesatuan dengan pemerintah pusat, kemudian juga dengan segenap stakeholder lainnya,” ujarnya.
Meskipun begitu, Al Muktabar mengatakan, pihaknya optimis untuk dapat merealisasikan perpanjangan rute jalur MRT dari Lebak Bulus ke Rawa Buntu. Selain itu, Al Muktabar juga menunggu adanya tahapan duduk bersama dengan pihak MRT terkait kelanjutan akan proses pembahasan.
“Tentu (optimis, red), harus, karena itu kan bagian dari kebutuhan publik. Dan dalam koridornya semua ingin mempersembahkan kinerja pembangunan untuk masyarakat. Jadi rencana itu adalah apa yang jadi pemikiran masyarakat, apa yang jadi harapan masyarakat, dan apa yang jadi harapan masyarakat itu kita sebut dengan mandatory,” tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak MRT. Kendati demikian, Tri mengungkapkan pihaknya sudah menerima ajakan untuk bertemu dan duduk bersama.
“Sampai sekarang belum ada kelanjutan (komunikasi lagi, red) dan terakhir itu saya ditelepon (oleh pihak MRT Jakarta, red) cuma nanya kapan kita duduk, tapi duduknya apa, saya belum bisa komentar. Tapi yang jelas, sudah kita akomodir itu sampai Rawa Buntu,” katanya.
Tri juga menjelaskan, pihaknya sangat menyambut baik terkait dibahasnya kembali perpanjangan rute MRT tersebut. Menurutnya, konsep perpanjangan rute MRT hingga memasuki wilayah Tangsel itu secara umum telah terakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami ya sangat terbuka dan menyambut sekali ya. Dan kami juga sudah siap, apabila misal nanti katakanlah ada pembahasan (lagi, red), kami siap. Minimal dalam RTRW kita ga berubah dulu, dan itu sudah kita persiapkan, RTRW Tangsel juga sudah begitu, dan itu kan sudah pembahasan awal,” jelasnya.
“Jadi ya kami setuju, kan itu jug sudah disiapkan dalam RTRW, dan sudah di update juga RTRW itu, artinya kita setuju,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengungkapkan pembahasan proyek MRT Tangsel baru akan dilanjutkan setidaknya tahun depan karena pihaknya masih fokus penyelesaian proyek MRT Jakarta, baik itu Fase 2 dan 3.
“Akan kita push mulai lagi, segeralah ya, setelah ini selesai. Mungkin awal tahun depan. Tapi kita fokus ke Jakarta dulu, ini PR-nya banyak banget,” ungkap Tuhiyat.
Meski belum ada kepastian proyeknya, Tuhiyat mengungkapkan jika MRT menuju Tangsel ini dibangun secara elevated atau jalur relnya melayang, maka akan lebih cepat.
“Kalau dia elevated relatif lebih cepat ya,” pungkas Tuhiyat.
Wacana MRT Tangsel itu terungkap dari pertemuan eks Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dan eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Airin sempat meminta proyek MRT Fase 1 diperpanjang dari Lebak Bulus hingga Rawa Buntu.
Kala itu, Airin menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) karena pembiayaannya sangat besar. Diperkirakan proyek tersebut bakal menelan dana hingga Rp1 triliun per kilometer pembangunan.
“Trayeknya adalah dari Lebak Bulus, nanti masuk ke Ciputat, lalu masuk ke Pamulang, terus ke Puspitek, lalu ke Rawa Buntu. Akan tetapi, rencana trayek tersebut masih bisa berubah karena masih dalam tahap kajian,” kata Airin.
Pihaknya berhadap proyek MRT di wilayahnya masuk ke dalam PSN agar diprioritaskan pemerintah pusat dan terjadi percepatan dalam proses pembangunan. “Kami lagi berusaha untuk masuk ke dalam PSN. Kalau sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional kan nanti ada percepatan,” jelasnya. (eko/mpd/bnn)
Diskusi tentang ini post