SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah mencapai 81,21 persen. Namun, proses pendataan di sejumlah kawasan elite masih menghadapi kendala akses karena petugas membutuhkan izin khusus untuk masuk ke kawasan permukiman maupun pusat bisnis tertentu.
“Untuk coverage berdasarkan data dashboard SE 2026 pagi ini pukul 06:00 WIB sudah mencapai 81,21 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Agung Herianto Juliandono Kota Tangerang Selatan saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).
Menurutnya, karakteristik wilayah Tangsel yang berkembang pesat menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sensus. Kota ini memiliki sejumlah kawasan mandiri dan pusat aktivitas ekonomi yang pengelolaannya menerapkan akses terbatas.
BPS mencatat terdapat tiga kota mandiri, yakni Alam Sutera, BSD dan Bintaro Jaya. Selain itu, terdapat 34 apartemen, 22 mal, kawasan industri serta berbagai pusat bisnis lainnya. Di kawasan-kawasan tersebut, petugas tidak bisa begitu saja melakukan pendataan. Mereka harus melakukan effort lebih untuk mendapatkan izin dari pengelola atau pihak yang berwenang.
“Dimana untuk melakukan pendataan di wilayah tersebut harus memperoleh izin khusus yang untuk memperolehnya cukup membutuhkan effort lebih,” jelasnya.
Meski demikian, BPS Tangsel memastikan proses pendataan tetap berjalan. Dukungan dari Pemerintah Kota Tangsel serta berbagai institusi pemerintah dan swasta disebut membantu petugas dalam mengatasi hambatan di lapangan.
Baca Juga: Satgas PKH Setorkan Rp13,24 Triliun, 259.230 Hektare Kawasan Dikembalikan
“Tapi alhamdulillah dengan dukungan berbagai pihak, terutama dari Walikota Tangsel beserta jajaran, dan institusi pemerintah maupun swasta,” sebutnya.
Agung menyebut pendataan masih terus dikebut hingga batas waktu yang ditetapkan, yakni 31 Agustus 2026.
“Kita masih bisa tetap berprogres melakukan pendataan sampai dengan target di 31 Agustus,” katanya.
Di tengah kendala akses, BPS juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan Sensus Ekonomi secara mandiri. Opsi tersebut telah diluncurkan dan dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha atau masyarakat yang berada di kawasan dengan akses terbatas.
“Jadi kalau terkait kendala, yang utama adalah bagaimana petugas bisa menembus melakukan pendataan di wilayah-wilayah ini. Karena butuh izin khusus,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, BPS Tangsel berharap pada pemaksimalan opsi Sensus Ekonomi secara mandiri yang telah resmi diluncurkan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tangsel Meningkat
Agung berharap, masyarakat di kawasan elite dapat berpartisipasi dengan memindai QR Code atau mengakses tautan resmi BPS, lalu memverifikasi data menggunakan NIK, Nomor KK, dan nomor ponsel.
“Makanya, keberhasilan Sensus Ekonomi itu bukan dilihat dari capaian persentase berapa persen, tapi dari partisipasi masyarakat,” bebernya.
Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, mengingat data yang dihasilkan bakal dimanfaatkan langsung oleh pemerintah untuk pembangunan nasional maupun daerah. (eko)
