SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil banyak program kerja pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Dia juga menyinggung soal anggaran untuk rapat, studi banding yang berlebihan, hingga anggaran untuk stunting dipakai untuk membangun pagar Puskesmas.
“Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP,” kata Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).
“Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” ujar dia melanjutkan.
Jokowi memaparkan pihaknya membangun cukup banyak infrastruktur selama 10 tahun menjabat. Bendungan hingga bandara dibangun di masa pemerintahannya.
“Kita telah membangun bendungan 42 bendungan selama 10 tahun, insyaallah akan selesai mungkin 60-an tahun ini. Kalau meleset dikit ya 54. Karena yang lain dikebut pasti akan selesai,” kata Jokowi.
Selain bendungan, juga ada jalan 7.800 kilometer (km) yang berhasil dibangun, yaitu 2.049 km jalan tol dan 5.833 km jalan nasional. Kemudian ada juga 25 pelabuhan baru, serta 25 bandara baru yang dibangun di masa jabatannya.
Baca Juga: Rumahnya Berdekatan dengan SPPG, Penderita Stunting di Kota Serang Terabaikan
Namun, Jokowi masih kurang puas. Pasalnya meskipun infrastruktur besarnya sudah dibangun namun inisiatif pemerintah daerah untuk menyambungkan koneksi infrastruktur itu ke berbagai sentra perekonomian masih minim.
“Tapi ini tidak cukup. Kalau jalan tol sudah dibangun misalnya, Bappeda mestinya melihat disambung ke mana. Kan bisa disambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, sentra kerajinan,” ungkap Jokowi.
Pemerintah pusat sudah membangun banyak bendungan disertai saluran imigrasi primer Namun, pemerintah daerah tidak mendukung dengan membangun saluran irigasi sekunder dan tersier. “Irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki,” kata Jokowi.
Contoh lainnya, pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan tetapi pemerintah daerah tidak membangun jalan akses menuju pelabuhan dengan maksimal.
“Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus in line dengan RPJMN, semua in line sampai ke daerah harus segaris. Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta seluruh kementerian agar mau mengkomunikasikan rencana programnya secara langsung kepada pemerintah daerah. “Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier (dibangun) daerah. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi yang lain,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Baca Juga: 879 Anak di Tangsel Tengkes, Didominasi Keluarga Pendatang
“Kalau ditanya gubernur juga biasanya bilang, ‘sanggup Pak’. Waktu selesai bilang, ‘waduh berat Pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini’. Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di Sekretaris Daerah, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, ada yang urus DPRD,” ujar mantan wali kota Solo itu.
Pemerintah daerah harusnya bisa menyambungkan potensi ekonomi dengan infrastruktur besar yang dibangun. Bila tak mampu bisa langsung bicara ke pemerintah pusat. “Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau nggak sanggup sampaikan ke pusat,” kata Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga menekankan kepada kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding secara berlebihan.
“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” kata Jokowi.
Kepala Negara juga kembali menekankan agar APBD tidak sekedar disebar ke dinas-dinas, sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.
“Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana,” kata Presiden.
Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas. “Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,” kata Presiden. (bbs/san)
