SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Kebijakan pengelolaan anggaran Pemkab Pandeglang tahun 2024, cukup menggelitik. Sebagai daerah rawan bencana, Pemkab justru tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana alam.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengakui, pihaknya tidak menerima anggaran penanganan bencana secara khusus, pada pos atau pagu anggaran APBD 2024.
“Kalau anggaran penanganan bencana di kita (BPBDPK,red), enggak ada, kalau khusus penanganan bencana ya, enggak ada. Kalau anggaran untuk kepentingan kantor dan lainnya, memang ada,” kata Nana, Rabu (26/6/2024).
Nana juga mengakui, pihaknya tidak mengetahui kenapa anggaran penanganan bencana tidak dimasukan dalam pos anggaran tahun 2024 ini. Untuk penanganan bencana alam yang terjadi, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
“Ya enggak tahu, kenapa enggak dimasukan anggaran penanganan kebencanaan. Sejauh ini, kita terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten kalau terjadi bencana, supaya bisa mendapatkan bantuan untuk kemudian kita berikan kepada korban bencana,” tambahnya.
Disinggung mengenai Dana Tidak Terduga (TT) pada pos APBD 2024, Nana mengaku, dana tersebut bukan hanya untuk penanganan bencana alam, melainkan berbagai kegiatan darurat lainnya.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Mulai Melanda, KSB Banten Sebut 3 Kabupaten Terdampak Paling Besar
Terlebih, pihaknya tidak bisa menggunakan dana tersebut secara fleksibel karena harus melakukan pengajuan terlebih dahulu.
“Kalau Dana TT, bukan ada di BPBDPK atau khusus penanganan kebencanaan, tetapi lebih kepada sosial dan kesehatan. Seperti yang tadi saya bilang, anggaran khusus kebencanaan itu enggak ada,” tandasnya.
BeritaTerbaru
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M. Habibi Arafat, menyayangkan tidak dimasukannya dana khusus penanganan kebencanaan di Kabupaten Pandeglang.
Dia mengaku, akan segera melakukan klarifikasi terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi.
“Nanti kita akan tanyakan ke TAPD, kenapa bisa begitu, kita juga akan sarankan agar perubahan anggaran bisa dimasukkan anggaran penanganan kebencanaan. Karena memang sudah seharusnya, anggaran khusus penanganan kebencanaan ini ada,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang ini. (adib)
