SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil para kepala daerah. Kali ini dia menyoal iuran pada para turis yang berwisata ke destinasi wisata, dan pengetahuan para bupati soal angka inflasi di daerah yang mereka pimpin.
“Banyak kabupaten yang unik, yang (tapi) bupati tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya, dan turisnya kena iuran lagi. Sudah datang bayar mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta Convention Center, Rabu (10/7/2024).
Jokowi mengaku pernah mengecek total pendapatan daerah dari iuran perlindungan alam, jumlahnya mencapai triliunan rupiah selama satu tahun. Itu belum termasuk pendapatan dari tiket masuk dan aktivitas ekonomi lain dari tempat wisata.
Menurut Jokowi, pemerintah daerah semestinya bisa mengemas destinasi wisata alam yang otentik untuk meningkatkan penerimaan daerah, ketimbang terus-terusan menarik iuran.
“(Kita) Punya komodo, di Banyuwangi ada banteng, ada badak, ada orang utan. Ini gimana daerah bisa mengemas ini bisa pendapatan bagi penerimaan daerah,” ujar dia.
Jokowi juga menyentil kepala daerah soal investasi. Menurut dia, saat ini masih ada bupati yang tidak bisa menjawab saat ditanya soal angka inflasi di daerahnya.
“Sekarang kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin. Jadi kalau yang saya tanya enggak bisa jawab, mohon maaf, masih ada satu dua (bupati yang tak bisa menjawab),” ujar Jokowi.
Jokowi meminta para bupati belajar angka-angka inflasi terlebih dulu sebelum daerahnya dikunjungi olehnya. “Bertanya dulu ke Bank Indonesia (BI) inflasinya berapa, ke Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) inflasinya berapa. (Karena) Pasti saya tanya, harga-harga pasti saya tanya entah beras, bawang merah, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain relatif stabil,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengeluhkan anggaran pembangunan jalan daerah yang belum turun pada 2024.
“Yang menjadi kado istimewa bagi kami, para bupati adalah Inpres Jalan Daerah, yang sangat membantu kami untuk membangun jalan di seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Sutan Riska. “Terima kasih Presiden sudah memikirkan jalan-jalan kabupaten, dan tahun ini belum turun anggarannya Bapak,” lanjutnya.
Sutan Riska menuturkan, keberadaan anggaran Inpres Jalan Daerah diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi khusus. “Kami berharap menjadi program lanjutan bagi Presiden terpilih nantinya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian bicara mengenai solusi mengurangi korupsi di lingkungan kepala daerah. Salah satunya menekan biaya politik yang saat ini dinilai terlalu tinggi.
Tito awalnya mencontohkan satu kasus tentang penunjukan kepala polisi di Inggris. Dia mengatakan di Inggris tidak ada yang mengincar kursi kepala polisi, rata-rata polisi sana mengincar divisi patroli.
“Karena nggak ada sampingannya, dia kerjanya lebih berat, tanggung jawab lebih banyak. Semua rebutan pengen jadi patroli 8 jam. Itu aja. Gaji cukup, untuk anak sekolah cukup, buat cicilan rumah cukup, buat liburan cukup, nggak jauh beda dengan gaji kepala polisi. Nah mendingan ini dong?” ujar Tito.
Menurut Tito yang membuat orang korupsi adalah kurangnya kesejahteraan. “Artinya apa? Saya berpendapat sebetulnya kita ini nggak ada yang mau korupsi kalau seandainya memang kesejahteraan cukup, betul nggak?” tanya Tito dan dijawab ‘betul’ lalu tepuk tangan peserta acara.
Tito pun meminta para bupati tidak memarahi kepala daerah yang tertangkap OTT KPK. Dia justru meminta seluruh kepala daerah berkaca mengenai sikap pribadi mereka. “Yang ketangkep sial, jangan dimarahin yang ketangkep, karena berkaca diri sendiri, bener-bener nggak saya udah bersih? Betul nggak nih?” ucap Tito dan kembali dijawab ‘betul’ oleh peserta acara. (bbs/san)
