Ke Gubernur Banten dan KemenPUPR
satelitnews.com, TIGARAKSA—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang minta Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten tahun ini. Permintaan bantuan juga dilayangkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (KemenPUPR). Tujuannya untuk penuntasan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah dan biaya pembangunan Fly Over (FO) Cisauk, Kecamatan Cisauk dan Underpass Bitung, Kecamatan Curug.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Pemkab Tangerang memiliki agenda penting tahun ini, yakni pembebasan lahan untuk Fly Over Cisauk, Kecamatan Cisauk dan Underpass Bitung, Kecamatan Curug. “Ini dua-duanya merupakan titik macet yang luar biasa sekali di Kabupaten Tangerang,” kata Zaki.
Zaki menjelaskan, Underpass Bitung berada di Jalan Raya Serang dan jalan nasional. Sedangkan Fly Over Cisauk yang ada di wilayah Cisauk merupakan bagian dari Jalan Provinsi Banten, serta dikelola Pemprov Banten. Permintaan itu kata dia, secara lisan sudah disampaikan saat Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2019 di Kantor Bappeda Kabupaten Tangerang, Kamis (16/1).
“Kami memang berharap ada bantuan anggaran dari Pemprov Banten dan KemenPUPR, karena posisi jalan untuk Fly Over Cisauk masuk dari Jalan Provinsi Banten dan Underpass Bitung masuk jalan nasional,” ungkap Zaki kepada Satelit News, kemarin.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah menambahkan, saat ini pengadaan lahan untuk Fly Over Cisauk sudah terbayar 15 persen, tinggal sisa lahan 85 persen lagi. Sedangkan Underpass Bitung baru 8 persen lahan yang terbayar dan sisa 92 persen lagi.
“Diharapkan ada Bankeu agar pembayaran tanah dan pembangunan Fly Over Cisauk serta Underpass Bitung bisa cepat tuntas. Saat ini juga sudah ada warga yang siap tanahnya dibayarkan, namun itu baru bisa dilakukan jika anggaran sudah dialokasikan di APBD Murni tahun 2020,” imbuhnya.
Baca Juga: Skrining HIV di Rutan Klas 1 Tangerang, Dua Warga Binaan Positif
Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan mengungkapkan, berdasarkan hasil pendataan yang terdampak Pembangunan Fly Over Cisauk di Kelurahan Cisauk ada 29 pemilik, jumlah bidang tanah 32, luas tanah 5.322 M2, harga tanah Rp 9.205.056 sampai Rp 9.588.600 per M2 dan jumlah anggaran dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rp 65.959.043.003.
Sementara di Desa Sampora ada 24 pemilik lahan, jumlah bidang tanah 26, luas tanah 2.255 M2, harga tanah Rp 9.205.056 sampai Rp 9.588.600, dengan jumlah anggaran dari KJPP Rp 32.494.949.690. Sedangkan di Desa Cibogo ada 16 pemilik lahan, jumlah bidang tanah 16, luas tanah 2.034 M2, harga tanah Rp 9.205.056 sampai Rp 9.588.600 per M2, dengan jumlah anggaran dari KJPP Rp 29.204.992.783.
“Total pemilik lahan di Kelurahan Cisauk, Desa Sampora dan Desa Cibogo itu ada 69, jumlah bidang tanah ada 74, luas tanah 9.611 M2 dan total anggaran dari KJPP sebesar Rp 127.658.985.476,” jelasnya.
Sedangkan, wilayah yang terdampak pembangunan Underpass Bitung, Kecamatan Curug yakni Desa Kadu dengan jumlah pemilik lahan 44 orang dan 44 bidang tanah, dengan total luas tanah 3.427 M2. Serta Desa Kadu Jaya dengan jumlah pemilik lahan 47 orang dan 50 bidang tanah, dengan total luas tanah 6.061 M2.
“Untuk Desa Kadu, harga tanah per meternya berdasarkan tim appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu Rp. 7.104.288 sampai Rp. 7.400.300, sehingga jumlah kebutuhan anggarannya Rp. 37.442.073.534. Sedangkan Desa Kadu Jaya, harga tanah per meternya yakni Rp. 7.104.288 sampai Rp. 11.216.959, sehingga jumlah kebutuhan anggarannya Rp. 74.605.239.128,” pungkasnya. (aditya)
