SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal dugaan kebocoran data 6 juta NPWP. Termasuk milik Presiden Jokowi, Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Sri Mulyani dan sejumlah pejabat lainnya.
Sri Mulyani mengaku sudah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami kasus itu.
Menurutnya, sampai saat ini permasalahan masih evaluasi, apakah betul ada kebocoran data atau tidak.
“Kita sedang (dalami), saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).
Pendalaman akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kemenkeu. Ia berharap evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya. “Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” katanya.
Terpisah, Presiden Jokowi mengatakan beberapa masalah yang bisa memicu kebocoran data pemerintah. Jokowi mengatakan, peristiwa seperti ini banyak terjadi di negara lain.
“Dan semuanya semua data mungkin keteledoran password bisa terjadi, atau karena apa penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda jadi ruang untuk diretas hacker,” beber Jokowi.
Baca Juga: Diungkap Mantan Stafsus Yaqut, 24 Anggota DPR Minta Uang Oleh-oleh Di Arab Saudi
Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memitigasi hal ini. Tugas yang sama juga diberikan Jokowi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sebelumnya, sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data NPWP ini awalnya disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9). “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” ujar Teguh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.
Teguh menjelaskan terdapat 10 ribu sampel. Ini berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.
Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai yang pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara
Baca Juga: Komisi VII DPR Kunjungi Cikupa Mas, CSR Jadi Sorotan
Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menduga bocornya data NPWP di situs dark web berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. “Kalau dari sample datanya, kuat sepertinya berasal dari DJP,” kata Wahyudi, kemarin.
Dia menjelaskan meskipun sampling data yang ditampilkan hanya data-data pribadi pejabat publik, termasuk presiden, terdapat kemungkinkan bahwa kebocoran data pribadi ini menimpa masyarakat Indonesia. Atas kejadian ini, ia menyampaikan, harus ada investigasi yang dilakukan oleh otoritas.
“Ada kemungkinkan juga breach data pribadi warga negara secara umum,“ jelas Wahyudi.
Wahyudi menambahkan, data yang paling rawan adalah NIK, karena menjadi akses semua layanan, termasuk NPWP.
Adapun risiko lain yang dapat mengintai akibat bocornya data ini adalah risiko data keuangan pribadi termasuk perpajakan. Wahyudi menambahkan, dalam Undang-undang PDP Indonesia, data keuangan pribadi masuk kategori data sensitif. “Sehingga risiko bagi subject datanya lebih besar jika terjadi eksploitasi,” kata Wahyudi.
Ia menambahkan, insiden ini menjadi pembelajaran penting menjelang berakhirnya Undang-undang PDP yang terkait dengan kepatuhan pengendali data publik pada seluruh standar kepatuhan Undang-undang PDP, termasuk keseriusan pemerintah dalam menangani insiden kebocoran data. (bbs/san)
