SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Dana bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di RW 03 Kelurahan Poris Pelawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang diduga telah dikorupsi oknum ketua kelompok pendamping PKH. Dugaan itu mencuat setelah salah satu penerima bantuan sosial berinisial LLS mengaku tidak menerima uang bansos PKH yang biasanya disalurkan melalui rekeningnya.
LLS merupakan warga RT 01 RW 03, Kelurahan Poris Pelawad Indah Kecamatan Cipondo. Dia masuk ke dalam daftar PKH di Kecamatan Cipondoh.
“Saya belum terima. Sudah lama ngga terimanya,” ujar LLS, Senin (29/6).
Ketua RT 1 Kelurahan Poris Pelawad Indah, Asiah menerangkan dana bansos untuk PKH senilai 200 ribu rupiah tersebut tak pernah diterima LLS sejak 2016 hingga sekarang. Padahal dana tersebut merupakan hak penerima program Kementerian Sosial yang seharusnya diberikan. Hal tersebut diketahui setelah LLS mencetak salinan rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Juni 2020.
“Jadi, dia (LLS) tidak menerima uang bansos dari tahun 2016,” kata Asiah yang juga keponakan LLS ini.
Selama ini LLS hanya menerima bansos berupa sembako. Sementara, dana langsung tunai yang ditransfer melalui rekening KKS tidak pernah dia terima. Hal itu disebabkan kartu ATM BNI milik LLS dipegang ketua kelompok pendamping PKH RW 03 Kelurahan Poris Pelawad Indah.
Baca Juga: Pelajar Harus Aman di Jalan, Dishub Kota Tangerang Benahi Fasilitas Penyeberangan
“Oknumnya itu tidak pernah melaporkan ke LLS. Oknum itu hanya bilang ke LLS kalau setiap bulan tidak pernah ada saldo,” ucapnya.
Asiah mengatakan LLS curiga dengan oknum pendamping PKH tersebut. Dia pun mencetak salinan rekeningnya. Hingga akhirnya terungkap di rekeningnya setiap bulan terdapat saldo 600 ribu rupiah. Asiah menduga masih ada sejumlah warganya yang juga KPM mengalami hal serupa ini.
“Kalau LLS perkembangannya sudah damai musyawarah. Jadi, oknumnya akan ganti dan sudah kasih panjar Rp1 juta kepada LLS,” tuturnya.
Lurah Poris Pelawad Indah, Kundarto membenarkan dana bansos LLS dipenggal oknum ketua kelompok pendamping PKH. Pihak Kelurahan sudah membentuk tim untuk menelusuri oknum dan korban lainnya.
“Ya benar, tapi kami sudah memfasilitasi persoalan ini,” katanya.
Ketua Koordinator PKH untuk Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Syafei membenarkan adanya oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Dana tersebut diselewengkan oleh ketua kelompok pendamping PHK berinisial WS.
Baca Juga: Khalid Basalamah Akui Setor US$554.500
“Itu ketua kelompok bukan koordinator yang melakukannya. Beda dengan koordinator PKH. Dia (WS) ngakunya khilaf,” ujarnya, tadi malam.
Syafei menjelaskan persoalan ini muncul ketika ada kelengahan yang terjadi saat penyaluran dana PKH. Dana PKH disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui rekening Bank BNI masing-masing warga. Sementara kartu ATM warga dipegang oleh oknum kelompok tersebut.
“Nah di sana terjadi penyelewengan. Jadi kartu ATM dipegang oleh kelompok PKH itu dan tidak dikasih kepada warga yang menerima. Jadi ketika menerima dana tersebut, warga tidak tahu,” ujarnya.
Seharusnya kata Syafei, kartu ATM dipegang langsung oleh warga PKH tanpa perantara. “Coba tanya sama BNI-nya kenapa kartu ATM itu tidak dipegang langsung oleh PHK-nya,” imbuhnya.
Saat ini pihaknya telah menginstruksikan kepada PKH Kelurahan Poris Pelawad untuk menonaktifkan WS. Pasalnya perbuatan WS telah mencoreng PKH. “Sudah kami suruh pecat,” tegasnya.
Setelah kejadian ini terungkap, menurut Syafei, WS bersedia bertanggung jawab. Dia akan mengganti dana yang sudah dipakainya untuk keperluan pribadi.
“Dananya yang terpakai ,jujur saya tidak tahu. Tapi setelah saya konfirmasi dia (WS) akan menggantinya,” ungkap Syafei.
Syafei menjelaskan saat ini pihaknya juga akan membentuk panitia khusus (Pansus). Dengan tujuan terus memonitoring penyaluran dana PKH ini agar hal serupa tak kembali terjadi.
“Kami akan menyelidiki apakah ada korban dan oknum lainnya. Kami akan terus memonitoring penyaluran,” pungkasnya. (irfan/gatot)
