SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Wacana Gubernur dipilih DPRD kembali muncul setelah Pilkada serentak disebut-sebut berbiaya mahal. Wacana itu ramai lagi setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengkritik pelaksanaan Pilkada Serentak, pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Golkar, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
“Dalam kajian Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul, ini Pilkada rasa Pilkades,” ujar Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menilai banyak pihak saling menyalahkan terkait kontestasi Pilkada. Bahkan, ada pihak yang menyebut ada intervensi-intervensi pihak lain.
“Ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi A, institusi B, ikut intervensi,” kata Bahlil.
Bahlil berharap, ke depan ada formulasi tepat untuk merumuskan sistem Pilkada yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan negara. Hal ini untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo merespon keresahan Bahlil soal Pilkada. Dia mengakui, sistem pemilihan langsung biayanya sangat mahal.
Baca Juga: HUT Golkar ke-62, Airin Tekankan Pentingnya Parpol Bersama Rakyat
Prabowo lalu membandingkan dengan sistem pemilihan umum di negara lain yang lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, anggaran untuk Pilkada yang dikeluarkan negara bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. Seperti perbaiki sekolah dan irigasi.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan Pilkada. “Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.
Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum dan elite partai politik yang hadir dalam HUT ke-60 Golkar untuk membahas hal tersebut. “Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” tutup Prabowo.
Baca Juga: Keterwakilan Perempuan dalam Kaderisasi dan Kepemimpinan Jadi Perhatian Golkar
Sekjen Golkar, Sarmuji mengaku, partainya memang sudah melakukan kajian terkait sistem baru untuk pelaksanaan Pilkada mendatang. Menurut dia, ongkos Pilkada cuma menghambur-hamburkan uang.
“Pilkada kemarin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berlangsung dengan damai. Namun, tentu ini masih menyisakan persoalan karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal,” jelas Sarmuji.
Dia mengungkapkan, penerapan sistem Pilkada saat ini harus dikaji. Bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi juga pada pembiayaan calon-calonnya.
Kendati demikian, dia mengaku, di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus belum ada keputusan terkait persoalan ini. Namun, ia meyakini pandangan Golkar bakal diterima partai lain. “Rasa-rasanya pikirannya sama, perlu perbaikan,” tandas dia.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menegaskan, partainya mendukung penuh usulan perbaikan sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi. “Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” kata politisi yang karib disapa Gus Jazil itu.
Gus Jazil bilang, sebenarnya apa yang disampaikan Prabowo sejalan dengan sikap PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. Salah satunya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih DPRD. Selama ini, dituturkan Gus Jazil, pihaknya mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.
Sebab, kata dia, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. “Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik,” imbuh Ketua Fraksi PKB di DPR itu.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta, agar usulan gubernur dipilih oleh DPRD dikaji secara komprehensif. Menurutnya hal seperti ini sempat terjadi di 2014 saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, tetapi akhirnya undang-undang Pilkada dibatalkan lantaran menerima banyak protes di masyarakat.
HNW mengatakan, RUU usulan pemerintah itu bahkan sudah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR, tetapi berakhir dengan pencabutan melalui Perppu karena mendapat protes dari masyarakat. Ia menyebut, pengubahan sistem politik itu bisa menimbulkan anggapan hak rakyat dikebiri.
“Perlu ada pembahasan yang mendetail dan melibatkan rakyat supaya kejadian 2014 tak terulang,” katanya.
Lalu apa tanggapan PDIP? Mereka meminta, Prabowo untuk tidak gegabah mengubah sistem pemilihan kepala daerah. “Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam,” pinta Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.
Ganjar mengingatkan, sistem politik berupa Pilkada langsung karena adanya keresahan kepala daerah yang ditunjuk DPRD tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Akibatnya, terjadi jual beli dukungan.
Apabila saat ini Pemerintah ingin mengembalikan Pilkada menjadi sistem tertutup, dia menyarankan hal itu dibicarakan bersama dengan para pemangku kepentingan. “Ojo kesusu,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Bagaimana respon Pemerintah? Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan kepala daerah dipilih DPRD merupakan usulan yang patut dipertimbangkan. “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).
Supratman menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Pemilu, diksi yang dipergunakan, yakni kepala daerah dipilih secara demokratis. Hal itu bukan berarti kepala daerah dipilih secara langsung atau pilkada langsung. “Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkad langsung,” kata Menteri Supratman.
Selain itu, Supratman mengatakan, pelaksanaan Pilkada tak langsung menyangkut efisiensi, aspek sosial, dan kerawanan. Ditambah lagi, usulan Pilkada kembali ke DPRD sudah lama dibicarakan pada tataran elite partai. “Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” pungkas politisi Gerindra itu. (rmg)
