SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Berbagai cara sudah dilakukan PT Victory Chingluh Indonesia untuk bertahan di tengah berkurangnya pesanan sepatu dari Eropa. Namun, perusahaan yang mengoperasikan pabrik sepatu di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang itu akhirnya tumbang. Mereka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 2.400 buruhnya mulai awal Januari 2025.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menjelaskan PHK dilakukan PT Victory Chingluh Indonesia karena jumlah produksi tidak sebanding dengan tenaga kerja. Permasalahan tersebut sudah terjadi sejak tahun lalu.
“Informasi dari pihak perusahaan sebanyak 2.400. Memang ini sudah lama PT Chingluh mengalami permasalahan produksi sejak 2024 lalu. Dimana jumlah pekerja dan ordernya tidak seimbang. Jadi sudah lama mereka itu menahan supaya tidak terjadi PHK, namun akhirnya terjadi juga, ” ucap Rudi Hartono, Senin (13/1).
Rudi mengatakan akibat berkurangnya produksi maka pihak perusahaan melakukan sejumlah langkah efisiensi. Diantaranya adalah melakukan pengurangan jam kerja agar tak ada yang di-PHK. Namun langkah itu tak cukup untuk menyeimbangkan neraca keuangan perusahaan.
“Jadi pada akhirnya, melakukan pengurangan karyawan,” katanya.
Dia menjelaskan selain PHK, ada juga karyawan yang berhenti karena mengundurkan diri. Selain itu terdapat karyawan yang tersandung masalah dan pensiun dari masa kerja di perusahaan tersebut.
Baca Juga: Said Iqbal Dorong Penyegelan Eks PT Jabatex Kota Tangerang
Selain yang di PHK, dari 2.400 itu juga ada yang memang mengundurkan diri, ” tukasnya.
Menurut Rudi, PHK massal ini sudah dibicarakan oleh pihak perusahaan dengan Dinas Ketenagakerjaan sejak 2024 lalu. Selain itu pihak buruh pun telah terlibat dalam pembicaraan tersebut.
“Dan ini sebenarnya sudah dibicarakan perusahaan sejak bulan Desember 2024 dengan koordinasi bersama serikat buruh,” ungkapnya.
Saat disinggung terkait pemenuhan hak-hak buruh yang mengalami PHK di PT Victory Chingluh Indonesia, Rudi mengatakan bahwa hal itu telah dilakukan pembahasan bersama-sama, antara pihak perusahaan, serikat buruh, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dimana, dalam pembahasan itu melahirkan beberapa poin kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Diantaranya, pemenuhan pembayaran hak-hak pekerja pasca di-PHK dan penyaluran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Justru perusahaan Chingluh ini baik, mereka melaporkan pekerjaan bahwa mereka juga akan mengikuti aturan main dimana seluruh hak-hak karyawan diberikan sesuai harapan,” kata dia.
Sementara itu, situasi perekonomian dunia juga perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten. Mereka meminta sejumlah relaksasi kepada Pemprov Banten untuk bisa bertahan di tengah kondisi meningkatnya biaya operasional perusahaan dan situasi perekonomian dunia. Bagi Apindo, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan upaya terakhir setelah berbagai upaya dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan pekerja.
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Siapkan Ruang Dialog Buruh Pasca May Day 2026
Ketua Apindo Provinsi Banten Tomy Rachmatullah usai melakukan audiensi bersama Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta, Senin (13/1/2025) mengatakan, para anggota Apindo di Provinsi Banten saat ini tengah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bertahan, baik itu yang padat modal maupun padat karya.
“Kami juga tetap menjunjung tinggi kesejahteraan para pekerja. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan pekerja itu kadang tidak linier dengan peningkatan usaha,” katanya.
Oleh karena itu, Apindo menyampaikan beberapa aspirasi kepada Pemprov Banten agar semua itu berjalan seimbang, jangan sampai minat investasi di Provinsi Banten ini berkurang. “Apa yang bisa pemerintah bantu supaya industri di Provinsi Banten ini dapat melangsungkan usahanya dengan baik,” imbuhnya.
Misalnya, pemerintah mungkin bisa memberikan rileksasi pada kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain sebagainya. Karena di satu sisi dunia usaha diwajibkan meningkatkan biaya, di sisi lain dunia usaha juga ingin adanya kelonggaran di beberapa hal.
“Karena di tengah kondisi ekonomi saat ini, banyak hal yang menjadi beban kami, biaya tenaga kerja salah satunya,” pungkasnya.
Diakui Tomy, kondisi ril di Provinsi Banten saat ini sudah banyak yang mengeluh namun terus bertahan dan mengupayakan tetap berjalan di tengah situasi bisnis yang tidak ringan.
“Bahkan sejak tahun 2022 banyak juga anggota kami yang melakukan relokasi di daerah lain. Untuk itu, kami ingin bersama-sama pemerintah untuk menjaga itu agar tidak terjadi lagi,” jelasnya. (alfian/lutfi)
