SATELITNEWS.COM, SERANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Abdul Gofur, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk segera memberikan kejelasan terhadap para honorer terkait pelaksanaan penerimaan PPPK paruh waktu. Jangan sampai membuat gaduh.
“Dari BKPSDM, segera memberikan kejelasan, bisa apa enggak. Jangan sampai ada aksi, jangan buat gaduh. Intinya (Honorer) ini minta keadilan,,” kata Gofur, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengaku, akan menjembatani para honorer tersebut. Karena pengabdian mereka ada juga yang sudah cukup lama, bahkan usianya ada yang sudah mencapai 50 tahun.
“Katanya pemerintah ini memprioritaskan Honorer K2, tapi banyak juga yang K 2 gak lolos, jadi rasa keadilannya dimana. Saya sudah komunikasikan dengan pak Surtaman (Kepala BKPSDM Kabupaten Serang), tapi tidak ada keterbukaan,” tuturnya.
Gofur juga mengatakan, jika melihat dari sisi keuangan, Pemkab Serang dengan APBD sebesar Rp3 Triliun lebih jelas mampu untuk membayar gaji PPPK.
“Besok itu mereka akan melakukan aksi, jadi saya akan menemui mereka,” tuturnya.
Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan Pegawai Dispora Tangsel oleh Atasan
Sementara, diketahui sebelumnya sejumlah honorer di Kabupaten Serang dipanggil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang.
Pemanggilan tersebut dilakukan, agar para honorer membatalkan aksi damai yang akan digelar pada Selasa (14/1/2025) besok, yang menuntut kejelasan pelaksanaan penerimaan PPPK Paruh Waktu dan proses penggajiannya.
“Ini kami memenuhi panggilan dari BKPSDM untuk permasalahan non ASN. Terkait aksi damai yang mungkin mereka dengar, dan meminta agar besok para honorer tidak melaksanakan aksi,” kata Abdul Gafur Muslim, salah satu perwakilan guru honorer dari Kecamatan Kibin saat ditemui usai melakukan pertemuan di BKPSDM Kabupaten Serang.
Saat dipanggil, kata Abdul Gafur pihak dari BKPSDM Kabupaten Serang menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan PPPK Paruh Waktu akan dimulai setelah golongan 2 selesai dilaksanakan.
Namun pihaknya mengkhawatirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang justru hanya mengiming imingi saja. Seperti yang sudah sudah saat pihaknya menggelar audiensi di kantor dewan, hanya dinanti nanti saja dan sampai sekarang tidak ada realisasinya.
Oleh karena itu pihaknya pun akan tetap bertekad melakukan aksi damai. Karena dibawah, para honorer sudah tidak sabar.”Tapi kami bukan menggelar aksi yang anarkis, ini hanya aksi damai saja, supaya Bupati yang lama ini memberikan kado untuk kami, paling tidak menjadi PR untuk Bupati yang baru,” tuturnya.
Baca Juga: Komisi IV Kritisi Penanganan Banjir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Angkat Bicara
Abdul Gafur menuturkan, dalam aksi damai besok, kemungkinan mencapai 1000 orang honorer se Kabupaten Serang terdiri dari guru SD, SMP, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Aksi damai akan dimulai dari stadion, dan depan Pemkab Serang.
Dalam aksi tersebut, kata Gafur pihaknya ingin meminta kejelasan terkait dengan pelaksanaan penerimaan PPPK paruh waktu dan proses penggajiannya apakah ada tunjangan hari raya dan lain sebagainya. (sidik)
