SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan Ramadan 1446 Hijriah dengan beberapa penyesuaian. Salah satu perubahan utama adalah mekanisme penyajian makanan yang kini diperbolehkan untuk dibawa pulang.
“Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi, kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap berjalan. Namun, mekanismenya berbeda dari hari biasa, di mana makanan akan diberikan dalam bentuk yang bisa dibawa pulang,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai melaporkan perkembangan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Dengan perubahan ini, siswa-siswi yang berpuasa dapat menikmati makanan bergizi saat berbuka puasa, sementara yang tidak berpuasa tetap bisa menyantapnya di sekolah atau di rumah.
“Jadi, bagi yang berpuasa bisa memakannya saat berbuka, sedangkan bagi yang tidak berpuasa bisa menyantapnya di sekolah atau membawanya pulang,” tambah Dadan.
Selama bulan Ramadan, program MBG juga akan menggunakan kemasan khusus yang memungkinkan makanan dibawa pulang dengan lebih mudah. Namun, untuk mengurangi sampah, siswa diminta mengembalikan kemasan tersebut keesokan harinya untuk ditukar dengan yang baru.
“Teknis kemasan ini juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan. Kantongnya bisa ditukar setiap hari,” jelas Dadan.
Baca Juga: MBG Seret Brigjen Polri, Kejagung Dalami Keterlibatan Perwira TNI
Menu makanan selama Ramadan akan disesuaikan agar lebih tahan lama, tetapi tetap mempertahankan keseimbangan gizi. “Makanan yang disediakan misalnya susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, dan sesekali bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas, kandungan gizinya tetap lengkap dengan protein, karbohidrat, dan serat,” terang Dadan.
Ada usulan agar program MBG tetap berjalan seperti biasa di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Namun, untuk memastikan keseragaman kebijakan, mekanisme di seluruh wilayah tetap sama.
“Kita akan evaluasi setelah satu minggu berjalan, apakah di daerah yang mayoritas non-Muslim perlu perlakuan khusus atau tetap sama,” ujarnya.
Dadan mengungkapkan, saat ini MBG sudah berjalan di seluruh provinsi Indonesia. “Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini,” kata Dadan.
Menurut Dadan, program MBG yang resmi diluncurkan pada Senin (6/1/2025) kini memiliki total 693 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. “Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan,” ujarnya. “Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat,” ucapnya.
Di sisi lain, Dadan mengungkapkan untuk tahun 2025, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp 25 triliun sejak September. Hal itu, seiring dengan penambahan jumlah penerima manfaat yang meningkat drastis dari 15-17,5 juta orang menjadi 82,9 juta penerima. Dengan kenaikan ini, total dana yang dibutuhkan mulai September 2025 mencapai Rp 100 triliun.
“Kalau nantinya program baru bisa dimulai pada Oktober, maka tambahan anggarannya Rp 75 triliun. Jika baru terealisasi di November, maka hanya butuh Rp 25 triliun,” jelas Dadan.
“Perhitungannya adalah Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, mengingat kami sudah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, kebutuhan bulanannya naik menjadi Rp 28 triliun,” tambahnya.
Tambahan dana sebesar Rp 100 triliun baru bisa mulai direalisasikan pada September 2025 karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kesiapan tenaga di lapangan, mengingat sekitar 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 dan siap beroperasi mulai awal Agustus.
“Namun, mereka tidak bisa langsung ditugaskan begitu saja. Mereka masih harus menjalani orientasi lapangan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kami memperkirakan SDM ini baru akan siap melayani mulai September,” jelasnya. (rmg/san)
