SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga merupakan perbuatan yang sangat tercela.
“Penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini,” ujar SBY dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat, di Jakarta Senin (24/2/2025).
SBY mengakui bahwa selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, ia menghadapi berbagai godaan. Namun, ia tetap berpegang teguh pada etika politik yang menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai demokratis. Ia juga menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, ia tidak pernah terlibat dalam intervensi politik yang mencederai kedaulatan partai-partai lain.
“Sepuluh tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas di kepala saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai,” tegasnya.
Dalam kongres yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenang momen ketika partainya ditinggalkan oleh Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. “Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi Pemilihan Presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik,” kata AHY.
Insiden tersebut, menurut AHY, sempat mengguncang internal partai dan menimbulkan kebingungan di kalangan kader serta masyarakat. Banyak kader yang sudah memasang spanduk dan baliho mendukung Anies Baswedan, namun kemudian harus menghadapi perubahan mendadak.
“Ketika mendapatkan laporan kebingungan itu, saya juga mengakui bahwa saya ikut bingung. Saya bilang, ‘Kalau bapak bingung, apalagi saya,'” ujar AHY, disambut tawa peserta kongres.
Namun, kebingungan itu, kata AHY, hanya berlangsung selama dua minggu. “Mengapa hanya dua minggu? Waktu yang tersedia memang sempit. Tapi Allah beri jalan kepada kita untuk menentukan pilihan lebih baik. Jadi alhamdulillah, kita bisa move on dengan cepat dan mengambil peluang yang sempit, tetapi insya Allah membawa kebaikan,” jelas AHY.
AHY menyatakan bahwa pengkhianatan yang mereka alami justru membuka jalan bagi Partai Demokrat untuk menjalin kerja sama dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan tersebut membawa manfaat besar bagi partai dan anggotanya.
“Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap AHY.
Ia menambahkan bahwa keberpihakan Partai Demokrat pada Prabowo membuahkan hasil, dengan kader-kader utama partai kini mendapatkan kepercayaan dalam pemerintahan nasional.
“Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional,” imbuhnya.
Agenda utama Kongres ke-6 Partai Demokrat adalah pemilihan ketua umum periode 2025-2030. Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyampaikan bahwa seluruh pemilik hak suara secara bulat meminta AHY untuk kembali memimpin partai selama lima tahun ke depan. Selain itu, mereka juga menginginkan SBY tetap menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Dengan keputusan ini, Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam pemerintahan serta perpolitikan nasional. (rmg/san)
