SATELITNEWS.COM, TANGERANG– Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tangerang mengapresiasi capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, M. Nur Rojab, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang terkait Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024, yang digelar di Gedung DPRD, Tigaraksa, Kamis (10/4/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang melampaui target. Dari target sebesar Rp8,09 triliun, realisasi mencapai Rp8,5 triliun atau 105,8 persen. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 107,45 persen.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukkan adanya kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi PAD yang dilakukan oleh OPD terkait,” ujar Rojab.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp8,7 triliun dari rencana Rp9,092 triliun atau sekitar 95,84 persen. Fraksi Golkar menilai, capaian tersebut menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Pada sektor pembiayaan, realisasi mencapai 100 persen dari target Rp996,9 miliar. Sedangkan belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terealisasi Rp5,1 triliun dari target Rp5,3 triliun atau 95,31 persen. Untuk belanja urusan wajib non-pelayanan dasar, realisasi mencapai Rp1,116 triliun dari target Rp1,164 triliun atau 95,88 persen.
“Ini menandakan belanja publik lebih besar dibandingkan belanja pegawai, sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
Baca Juga: 3 Pelajar Ditangkap Buntut Kematian 2 Remaja di Alam Sutera
Meskipun secara umum target kinerja program prioritas telah tercapai dengan baik, Fraksi Golkar tetap mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian program dan kegiatan.
“Perlu ada perbaikan internal agar hasil kerja OPD bisa lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan regulasi,” tegas Rojab.
Selain membahas kinerja keuangan, Fraksi Golkar juga menyoroti pemberitaan nasional terkait pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di wilayah Kabupaten Tangerang. Fraksi meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut.
“Perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (aditya)
