SATELITNEWS.COM, SERANG – Aliansi Masyarakat Serang Utara untuk Demokrasi (Amunisi), menyatakan sikap akan mengontrol jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, yang akan dihelat pada 19 April 2025. Sehingga, terciptanya demokrasi yang baik.
Koordinator Amunisi, Sendi Ardianto mengatakan, pihaknya yang terdiri dari unsur pegiat demokrasi, mahasiswa, buruh, profesional dan pengusaha, merasa perihatin atas kejadian Pilkada yang lalu. Dimana dalam pelaksanaannya, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, terbukti adanya keterlibatan oknum aparat, oknum kepala desa dan cawe – cawe Mendes.
“Jadi kita tidak menginginkan, di PSU yang akan datang itu terjadi lagi. Makanya kita tim Amunisi, akan memantau dan memonitor terus sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kita berharap elit elit di nasional dan daerah tidak ikut campur, biarkan saja masyarakat datang ke TPS murni sesuai dengan hati dan pilihannya masing masing,” ujarnya, saat menggelar konferensi pers, Jumat (11/4/2025).
Kemudian dirinya juga berharap, para penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bekerja secara profesional, para Kepala Desa bekerja serta aparat kepolisian juga bekerja, mengayomi masyarakatnya.
“Karena PSU ini sudah menjadi sorotan nasional makanya kita harus jati jati sebagai penggiat demokrasi agar tegaknya demokrasi,” tuturnya.
Sekretaris Amunisi, Reno menambahkan, pihaknya menilai PSU yang akan digelar pada 19 April 2025 nanti, sangat merugikan waktu dan biaya yang menelan hampir Rp50 Miliar.
Baca Juga: Investigasi Terus Bergulir, 13 Tewas di Lokasi Pemusnahan Amunisi
Oleh karena itu, Reno mengaku dengan sangat ketat pihaknya akan mengawasi jalannya PSU. Sehingga, tidak terjadi lagi hal hal yang sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia, yang telah dibangun semenjak reformasi 1998 silam.
“Kami aliansi masyarakat Serang untuk demokrasi, meyatakan bahwa kita minta kades dan kepolisian, untuk tidak cawe cawe dalam PSU yang akan datang, biarkan masyarakat memilih dan menggunakan hak pilihnya tanpa adanya intervensi, intimidasi,” pungkasnya. (sidik)
