SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Lokasi wisata pemandian air panas Cisolong, di Desa Sukamanah, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, yang merupakan tempat wisata milik Pemkab Pandeglang, diduga belum mengantongi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA). Terkait hal itu, izin operasional tempat wisata tersebut dipertanyakan legalitasnya.
Sekedar diketahui, SIPA pemandian air panas Cisolong seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (Kemen ESDM). Akan tetapi, hingga saat ini pihak ketiga selaku pengelola pemandian air panas Cisolong, belum mendapatkan izin tersebut.
Aturan itu,bsebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2024 tentang, Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
Kemudian, Keputusan Menteri ESDM Nomor: 259.K/Gl.01/Mem. G/2022 tentang, Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Aturan yang diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif, pada 14 September 2023 lalu.
Merujuk, pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang, Sumber Daya Air. Ancamannya tidak main-main yaitu kurungan penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda minimal Rp1 Miliar dan maksimal Rp5 Miliar.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika mengaku, tidak mengetahui terkait mekanisme perizinan pengelolaan air panas tersebut.
Baca Juga: Kerugian Negara Akibat Korupsi LKM Senilai Rp264 Juta Dikembalikan ke Pemkab Pandeglang
Oleh karena, dirinya hanya melanjutkan kerja sama pengelolaan yang selama ini sudah berjalan, antara Pemkab Pandeglang dengan pihak ketiga.
“Kalau terkait izin itu saya kurang tahu dan kurang faham, karena ketika saya pindah ke sini juga sudah ada kerja samanya, jadi saya sifatnya hanya melanjutkan kerja sama yang sudah berjalan saja,” kata Zultika, Senin (14/4/2025).
Zultika juga mengaku, akan mencari tahu kebenaran terkait persoalan tersebut, karena selama dirinya menjabat sebagai kepala dinas, tidak ada pembahasan atau informasi terkait mekanisme perizinan SIPA tersebut.
“Selama saya menjabat, enggak ada pembahasan mengenai hal itu, saya cuman melanjutkan saja. Nanti saya cek dulu mengenai hal itu, tapi selama ini enggak ada kabar mengenai hal itu,” ujarnya.
Sementara, ditemui di lokasi pemandian air panas pengelola sedang tidak ada di lokasi. Seorang pegawai jaga lokasi pemandian, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengaku tidak mengetahui mengenai hal itu.
“Pengelolanya lagi diluar, enggak masuk, biasanya sih ada, tapi ini enggak ada. Ditambah lagi orangnya lagi ada acara. Kalau izinnya saya enggak tahu pasti kenapa, bisa nanti sama pengelolanya,” imbuhnya. (adib)
Baca Juga: Disdikpora Pandeglang Bangun Kolaborasi dengan PWI-SMSI
