SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Program Sekolah Rakyat terus dimatangkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerimaan siswa dalam program ini harus dilakukan secara ketat dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kita tidak ingin ada yang diterima karena kedekatan atau koneksi. Seleksi harus murni berdasarkan data. Bahkan wartawan juga saya minta untuk ikut mengawasi. Kalau ada yang tidak layak tapi bisa masuk, mohon kami diberi informasi,” ujar Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul— dalam sosialisasi program yang berlangsung di Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Program Sekolah Rakyat dirancang guna memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya pada sekolah-sekolah yang berada pada Desil 1 Dasar utama seleksi calon siswa adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data ini kemudian diverifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perangkat RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat juga diajak berperan aktif untuk memastikan bahwa peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
“Kami akan memastikan satu per satu. Misalnya, seorang janda buruh tani yang menghidupi empat anak—profil seperti inilah yang seharusnya mendapat prioritas.”
Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak menggelar tes akademik dalam proses seleksinya. Yang dibutuhkan hanyalah seleksi administrasi dan tes kesehatan.
“Syarat awalnya adalah anak-anak yang masuk dalam Desil 1 dan 2 menurut DTSEN. Setelah itu, dilakukan verifikasi melalui kunjungan langsung ke rumah calon peserta oleh petugas PKH, lurah, camat, dan BPS. Hasilnya akan diparaf oleh bupati atau wali kota,” jelasnya.
Setelah lolos seleksi, para siswa akan mengikuti pemetaan kemampuan. Langkah ini penting mengingat latar belakang pendidikan mereka yang berbeda-beda. “Setelah pemetaan selesai, baru proses pembelajarannya dimulai. Tidak hanya pendidikan formal di siang hari, tapi juga pembinaan karakter di malam hari,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pendukung. Sebanyak 53 lokasi sedang direnovasi, dan 80 titik lainnya disurvei oleh Kementerian PUPR. Totalnya, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat baru pada tahun ini, dengan anggaran yang bersumber dari APBN serta partisipasi swasta. Diharapkan, pada tahun ajaran 2025–2026, program ini sudah mulai berjalan.
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan sumber daya manusia. “Saya mendapat kabar, sudah ada lebih dari 500 kepala sekolah yang layak ditempatkan di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut pada tahap awal pemerintah bakal membangun sebanyak 65 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Sekolah Rakyat tahap 1 sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun, dokumen perencanaan teknisnya [telah rampung] pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025,” jelasnya, Minggu (4/5/2025).
Dalam tahap awal pemerintah akan fokus melakukan renovasi pada sejumlah sekolah eksisting milik Kementerian Sosial (Kemensos), Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta.
Apabila 65 Sekolah Rakyat tahap pertama rampung dilaksanakan, pemerintah bakal menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan,” tegas Dody. (rmg/san)
