SATELITNEWS, JAKARTA–Jakarta bersiap menghadapi gelombang aksi massa pada Selasa, 20 Mei 2025. Ribuan pengemudi ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat, akan turun ke jalan dalam unjuk rasa nasional. Polisi bersiaga, menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional demi menjaga kelancaran arus kendaraan dan aktivitas masyarakat umum.
Aksi ini diinisiasi oleh Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia sebagai bentuk protes terhadap besarnya potongan pendapatan dari aplikator serta skema tarif yang dinilai tidak berpihak kepada pengemudi. Demonstrasi direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis Ibu Kota, yakni Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR/MPR RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikasi transportasi daring.
“Aksi akan berpusat di beberapa lokasi yang berkaitan langsung dengan layanan transportasi daring. Kami ingin menyuarakan langsung kepada regulator dan pembuat kebijakan,” ujar Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5).
Aksi ini juga akan diiringi dengan offbid massal, yaitu penghentian operasional dari semua aplikasi layanan. “Pada 20 Mei 2025 kami perkirakan pemesanan apa pun melalui aplikasi akan lumpuh sebagian ataupun total,” ucapnya.
Garda menyuarakan setidaknya lima tuntutan utama, termasuk pemberian sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. Salah satu sorotan utamanya adalah potongan penghasilan yang diklaim bisa mencapai hampir 50 persen, jauh di atas batas maksimal 20 persen yang ditentukan regulasi.
“Ini jelas melanggar aturan, dan merugikan pengemudi. Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami yang akan bertindak. Tidak ada ampun bagi aplikator pelanggar regulasi,” tegas Igun.
Baca Juga: SIM Keliling Jakarta Jumat 23 Oktober, Cek Lokasinya
Garda juga menuntut penetapan potongan maksimal sebesar 10 persen, revisi sistem tarif penumpang seperti skema hemat dan prioritas, serta pengaturan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara transparan.
Menyadari dampak dari aksi besar ini terhadap publik, Igun menyampaikan permohonan maaf. “Sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta akan lumpuh karena kemacetan panjang, sehingga kami mohon maaf apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat,” tuturnya.
Mengantisipasi potensi gangguan, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan terpadu. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan diterapkan hanya jika terjadi kepadatan ekstrem.
“Akan tetap disiapkan rekayasa ataupun pengalihan, tapi sifatnya situasional, kita lihat seperti apa. Itu adalah pilihan terakhir,” ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono.
Beberapa jalur alternatif telah disiapkan, seperti Jalan Budi Kemuliaan, Tugu Tani, Harmoni, dan Tomang. “Kalau massa terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda, arus akan kami alihkan ke jalur-jalur tersebut,” tambah Argo.
Polisi juga menurunkan personel dari berbagai satuan seperti Samapta dan Bhabinkamtibmas untuk membantu pengaturan lalu lintas dan mencegah penumpukan. Pos pengamanan gabungan telah disebar di titik-titik strategis.
Baca Juga: Jeremejeff Cetak Hattrick, Persija Jakarta Tundukkan Arema FC
Koordinasi juga dilakukan dengan jajaran Polres di wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang untuk memfasilitasi pengawalan massa dari luar Jakarta. “Sudah ada pos bagian-bagian masing-masing. Nanti ada dari jajaran Samapta, bhabin. Karena semuanya nanti gabungan untuk masalah pengamanan besok itu,” ujar Argo.
Direktorat Lalu Lintas juga menegaskan bahwa masyarakat yang beraktivitas tetap menjadi prioritas utama. “Kami upayakan supaya tidak terjadi penumpukan. Masyarakat tetap diberikan prioritas utama supaya tidak terganggu,” ujarnya.
Dengan skala aksi yang diprediksi cukup besar, masyarakat diimbau untuk menghindari wilayah Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, dan kawasan Gedung DPR/MPR selama aksi berlangsung.
Sementara itu, pihak Istana mengimbau agar aksi demonstrasi ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat. “Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.
Meski begitu, Hasan menyebut bahwa aksi tersebut adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk ojol. “Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka,” ucap Hasan.
Hasan juga mengaku mendapat informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa telah ada dialog yang dilakukan bersama perwakilan ojol. Kementerian Perhubungan sudah berupaya merespons cepat harapan dan aspirasi para ojol.
“Nah aspirasi-aspirasi ini nanti sama Kementerian dan lembaga terkait itu akan diolah. Supaya ini, apa semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik. Jadi kita cari win-win solusinya,” imbuh dia. (rmg/san)
