SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Keuangan Pemkab Pandeglang masih “kritis” dan butuh perawatan, terutama untuk sektor pendidikan.
Meski sudah dialokasikan lebih dari 20 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nyatanya, biaya untuk perbaikan ruang kelas disemua sekolah yang menjadi kewenangan Pemkab Pandeglang cukup fantastis, yakni membutuhkan Rp500 Miliaran lebih.
Bukan tanpa alasan atau asal hitung, sekolah yang menjadi kewenangan Pemkab Pandeglang yakni, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), jika digabungkan jumlahnya bisa ribuan.
Dari ribuan sekolah itu, rata-rata ada tiga ruang kelas yang rusak dikalikan seribuan sekolah, sudah mencapai tiga ribu lebih ruang kelas yang rusak. Hitungan itu masuk akal, karena mayoritas ruang kelas disemua sekolah di Pandeglang mulai mengalami kerusakan.
Setiap tahun, Pemkab Pandeglang menggelontorkan anggaran untuk rehab maupun pembangunan ruang kelas atau sarana dan prasarana penunjang pendidikan, namun hal itu belum memberikan perubahan signifikan untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Akibat hal itu, beberapa kejadian sempat mengganggu proses belajar siswa disekolah, karena ada bangunan yang roboh dan proses KBM harus dialihkan atau digabung dengan kelas lainnya. Potret pendidikan yang membutuhkan penanganan serius, ditengah terpuruknya keuangan Pemerintah Daerah akibat efiseiensi anggaran dan ketidakmampuan menggali dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Wabup Iing Tegaskan Ini
Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Iing Andri Supriadi, mengakui masih banyak ruang kelas di semua sekolah di Kabupaten Pandeglang rusak dan membutuhkan penanganan serius. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan kondisi sekolah-sekolah agar selama lima tahun kedepan, semua fasilitas pendidikan sudah dalam kondisi baik.
“Jumlah sekolah di Pandeglang ini ada seribuan, rata-rata jumlah ruang kelas yang rusak itu ada tiga ratusan sekolah yang rusak, kalau satu sekolah tiga ruang kelasnya rusak, berarti ada sembilan ratus ruang kelas yang rusak,” kata Iing, Rabu (4/6/2025).
Iing mengatakan, Pemkab Pandeglang akan terus memberikan perhatian penuh terhadap dunia pendidikan, sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya, dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dalam kondisi baik agar KBM berjalan aman dan nyaman.
“Nah ini yang akan menjadi konsen lima tahun kedepan, mulai tahun ini kita alokasikan anggaran untuk pendidikan, kita akan fokus terhadap dunia pendidikan, supaya ratusan ruang kelas yang rusak bisa diperbaiki secara bertahap,” ujarnya.
Iing mengatakan, ditahun 2025 ini pihaknya memberikan stimulus anggaran untuk dunia pendidikan lebih dari Rp75 Miliar. Dana itu sepenuhnya dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
“Tahun ini, kita gelontorkan anggaran Rp75 Miliar untuk pendidikan. Dana itu, termasuk pengalihan dana untuk rehab rumah dinas Wakil Bupati Rp7,5 Miliar dialihkan ke dunia pendidikan, termasuk MBG juga dialihkan sebeesar Rp7,6 miliar,” pungkasnya.
Baca Juga: Wabup Iing Sebut Pemkab Pandeglang Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat
“Kalau kebutuhan anggaran pendidikan, kalau seribu ruang kelas yang rusak, dikali 300 juta saja sekitar Rp500 Miliaran lebih anggaran yang kita butuhkan. Kita lakukan secara bertahap, karena kita bukan pesulap yang bisa bim salabim,” ujarnya lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang Linda Kurniasari, mendukung upaya Pemkab Pandeglang yang terus memberikan intervensi anggaran untuk dunia pendidikan. Tindakan itu harus dilakukan, selain untuk meningkatkan kualitas SDM, juga agar terwujudnya pemerataan pendidikan di Pandeglang.
“Tentu kita dukung sepenuhnya, karena dibeberapa kesempatan saya juga mengikuti langsung dan memeriksa kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kita akan dorong agar kedepan kualitas pendidikan di Pandeglang bisa semakin baik,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Demorkat DPRD Pandeglang ini, juga menyarankan agar Pemkab Pandeglang segera melakukan pendataan terhadap sekolah yang membutuhkan penanganan. Supaya, Legislatif dan Eksekutif bisa segera memasukannya kedalam skala prioritas pembangunan.
“Validasi data sekolah mana saja yang rusak, apakah rusak berat, sedang, atau ringan. Supaya ditahun selanjutnya, perbaikan sarana pendidikan bisa semakin baik lagi,” imbuhnya. (adib)
