SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Banjir di Ciledug Indah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang nyaris selalu terjadi kala intensitas hujan tinggi. Terlebih bila ada “kiriman” air dari hulu.
Kondisi ini bahkan sampai mendapat perhatian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang langsung melakukan kunjungan pada Jumat (11/07/2025) lalu. Saat itu, Gibran sempat mengecek kondisi Kali Angke yang sering kali kehabisan daya tampung air bila hujan turun dalam waktu cukup lama.
Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Kelola Kota Rino Wicaksono mengatakan, upaya penanganan banjir tak akan berhasil bila hanya dilakukan di satu wilayah saja tanpa pendekatan menyeluruh yang melibatkan lintas kota hingga ke hulu sungai.
Katanya, banjir tahunan di Ciledug bukan sekadar akibat hujan lokal, melainkan juga limpasan air dari wilayah hulu yang tidak tertangani secara terintegrasi. “Kalau normalisasi Kali Angke hanya dilakukan di Kota Tangerang, tidak akan berhasil. Solusi yang benar adalah mengelola dari hulu hingga ke hilir, mulai dari sumber mata air, menata kawasan bantaran, sampai ke sistem drainase dan pintu air di sepanjang jalur sungai,” tegas Rino.
Rino menambahkan, sistem pengelolaan banjir saat ini masih belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Padahal, banjir tidak mengenal batas administratif. “Penanganan banjir harus lintas wilayah.
Kota Tangerang harus bekerja sama dengan Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga ke kawasan hulu di Jawa Barat. Air itu mengalir, bukan administratif. Jangan sampai yang kebanjiran Tangerang, tapi yang harus membenahi hanya Tangerang,” ujarnya.
Baca Juga: Wapres Gibran Sambangi Ciledug Indah, Ini yang Dijanjikan Terkait Penanganan Banjir
Bahkan dengan keterbatasan anggaran pemerintah, Rino menyarankan agar penanganan banjir dibuka untuk investasi publik-swasta dalam Public Private Partnership (PPP). Infrastruktur seperti kanal dan sistem drainase bisa menjadi bagian dari kerja sama yang juga memberi manfaat ekonomi bagi investor maupun UMKM lokal.
“Kalau kita hanya berharap dari APBN dan APBD, tidak akan cukup. Tapi kalau kita tawarkan kanal sebagai peluang bisnis dan pariwisata, investor akan tertarik. Yang penting sistemnya transparan dan kolaboratif,” tambah Dosen Arsitektur di Institut Teknologi Indonesia (ITI) yang fokus pada bidang Perancangan Arsitektur, Permukiman, dan Perkotaan ini.
BeritaTerbaru
Ia juga menyoroti bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian PUPR memiliki kewenangan atas sungai dan bantarannya, sementara pemerintah kota menangani wilayah permukiman dan drainase lokal. Namun tanpa sinergi antar pihak, upaya penanganan hanya akan menjadi tambal sulam.
Rino menekankan pentingnya melakukan pemetaan topografi, kontur, dan kondisi tanah di wilayah terdampak. Ia menyebut, banyak wilayah di Tangerang mengalami penurunan kemampuan resapan tanah akibat pembangunan masif tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan.
“Kita perlu tahu di mana titik terendah, bagaimana jalur aliran air, tanah mana yang jenuh, mana yang masih bisa menyerap. Tanpa itu, solusi kita bisa salah sasaran. Data hidrologi dan hidrogeologi harus jadi dasar perencanaan,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar kanal yang dinormalisasi difungsikan ganda sebagai long storage yakni kanal dalam yang mampu menampung air hujan dalam jumlah besar dengan sistem pintu air yang dikendalikan secara strategis. Ia mencontohkan praktik ini telah sukses dilakukan di negara-negara seperti Belanda, Jepang, hingga kota-kota di Amerika Serikat.
Baca Juga: Pabrik Pengolahan Karet di Batuceper Kebakaran, Petugas BPBD Kesulitan Air
“Kanal jangan cuma dalam dan lebar, tapi harus bisa dikontrol. Bisa dibuka-tutup saat musim hujan dan kering. Bahkan bisa jadi transportasi, budidaya ikan, atau tempat wisata. Ini bisa menjadi aset kota, bukan sekadar saluran air,” ujarnya.
Pendekatan sosial dan partisipatif juga diperlukan, lebih dari sekadar proyek fisik. Oleh karena itu, Rino menekankan bahwa penanganan banjir harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan objek semata.
“Harus ada dialog. Jangan hanya data dan pendataan. Harus ada rembuk warga, participatory planning. Seperti program 3M di Jogja: Mundur, Munggah, Madep Kali. Warga diajak untuk menata ulang permukiman di bantaran sungai,” jelasnya.
Sedangkan menanggapi janji Wapres Gibran yang akan menginventarisasi dan melakukan normalisasi Kali Angke, Rino mengapresiasi niat baik tersebut namun memberi catatan tegas, pendekatannya harus komprehensif dan strategis, bukan hanya responsif dan lokal.
“Jangan berhenti di inventarisasi dan wacana. Harus konkret, Jangan wacana ya, kita sudah keseringan dengar wacana di negara ini. Jadi yang konkret-konkret aja gitu, dengan melibatkan ahlinya yaitu libatkan ahli perencanaan kota, hidrologi, dan teknik sipil. Bentuk tim khusus lintas kementerian dan daerah. Jangan biarkan ini jadi rutinitas tahunan yang terus-menerus merugikan warga,” tutupnya. (made)
