SATELITNEWS.COM, LEBAK—Sekelompok orang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Rabu (17/9/2025). Belasan massa itu menyoroti tunjangan para wakil rakyat yang dinilai belum sebanding dengan kinerja serta kondisi Lebak.
Di tengah orasinya, massa yang dikawal personel Kepolisian dan anggota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lebak membentangkan bendera One Piece di gerbang gedung. Jalan Abdi Negara yang menjadi titik aksi pun ditutup dari aktivitas lalu lintas pengguna kendaraan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
Koordinator aksi, Tisna mengatakan, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah untuk menggaji dan tunjangan anggota dewan sangat besar. Mirisnya, kata dia tunjangan itu tidak sebanding dengan kinerja yang mereka lakukan untuk membangun Kabupaten Lebak. “Sayanganya, besarnya gaji dan tunjangan tersebut kita lihat tidak sebanding dengan kinerja mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Lebak,” kata Tisna.
Para wakil rakyat Kabupaten Lebak, di tahun 2025 ini secara rinci menerima tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp6,3 miliar, tunjangan perumahan sebesar Rp11,5 miliar dan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp11,8 miliar. Besaran ini kata Tisna harus dikaji ulang lantaran masih ketimpangan dengan kondisi Lebak yang masih membutuhkan anggaran besar untuk infrastruktur.
“Besaran itu sangat tidak layak dengan kinerja mereka, apalagi melihat kondisi Lebak yang masih membutuhkan anggaran besar untuk infrastruktur jalan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu evaluasi lagi terkait ini,” pinta Tisna.
“Jangan hanya rajin sidang paripurna, rajin perjalanan dinas, tapi lupa penderitaan rakyat,” sindir massa terhadap para wakil rakyat. Pengunjuk rasa juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Tisna meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap aktivitas yang melanggar aturan.
Baca Juga: Massa Desak Juwita Mundur dari Ketua DPRD Lebak
“Lalu kami pertanyakan juga dana CSR perusahaan. Jangan sampai jadi bancakan kelompok tertentu, harus kembali untuk kepentingan rakyat,” sebutnya. Pengunjuk rasa yang masuk ke dalam gedung memaksa ingin bertemu dengan pimpinan dan anggota dewan. Namun hingga massa membubarkan diri, massa hanya ditemui Bagian Sekretariat.(mulyana)
