SATELITNEWS.COM, JAKARTA–-Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi disahkan. Salah satu poin krusial dalam beleid baru ini adalah larangan bagi menteri dan wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, maupun dewan pengawas di BUMN.
Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada 28 Agustus lalu. Saat ini tercatat ada 31 wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris maupun direksi di perusahaan BUMN.
“Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto terhadap revisi UU BUMN, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (2/10/2025)
Dalam forum yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola BUMN. I Selain larangan rangkap jabatan, revisi UU BUMN juga membawa sejumlah perubahan signifikan.
Tercatat ada 12 poin pokok yang diatur dalam beleid baru tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Lembaga baru ini akan menjadi badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN.
Kedua, penegasan kepemilikan saham seri A Dwi Warna sebesar satu persen oleh negara pada BP BUMN. Ketiga, penataan komposisi saham pada perusahaan Induk Holding Investasi dan Induk Operasional di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara.
Keempat, penghapusan status anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai penyelenggara negara. Kelima, penataan posisi dewan komisaris di holding investasi maupun operasional yang akan diisi oleh kalangan profesional. Keenam, pengaturan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan keuangan BUMN untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Perubahan lain mencakup penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN, penegasan kesetaraan gender dalam jabatan manajerial, pengaturan perpajakan atas transaksi yang melibatkan holding dan pihak ketiga, serta pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. Beleid baru ini juga mengatur mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN ke BP BUMN.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyebut pembahasan revisi dilakukan sejak 23–26 September 2025. Total ada 84 pasal yang diubah setelah serangkaian rapat dengar pendapat umum dengan pakar dan akademisi.
“Secara substansi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam Rancangan Undang-Undang ini,” ujar Andre.
Dengan pengesahan revisi UU BUMN ini, pemerintah dan DPR berharap tata kelola perusahaan pelat merah menjadi lebih profesional, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan akibat rangkap jabatan pejabat tinggi negara. (rmg/san)
