SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Iing Andri Supriadi, kembali melaunching Program Makanan Bergizi (MBG) di SMPN 1 Bojong, Senin (17/11/2025). Yang merupakan, bagian dari Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) Selera Rasa, Yayasan Hilmatul Madani Bojong.
Dalam kesempatan tersebut, Iing menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan SPPG atau Dapur MBG di Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, program ini memiliki tiga tujuan utama yakni, memenuhi kebutuhan gizi anak dan menurunkan angka stunting,
mengurangi pengangguran, serta meningkatkan perekonomian lokal melalui perputaran belanja bahan pangan di tingkat kecamatan dan desa.
Lebih lanjut ia mengatakan, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, karena program MBG ini bukan hanya program jangka pendek, tetapi investasi kedepan untuk membentuk generasi Pandeglang yang cerdas, sehat, dan berkualitas.
“Sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto, dalam mencetak pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga meminta, seluruh pihak para pemangku kepentingan untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG ini, agar berjalan tepat sasaran.
Baca Juga: DPMPTSP Kabupaten Serang Butuh 30 Menit Untuk Pelayanan SLHS
Ditekankan pula, pentingnya pengawasan kualitas dan ketersediaan gizi bersama para ahli gizi setempat, agar kadar gizi dari program MBG ini terpenuhi dengan baik.
Menurutnya, program MBG ini merupakan program nasional. Maka dari itu, Pemerintah Daerah (Pemda) akan mendorong percepatan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), terutama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini dilakukan, untuk memastikan pengolahan pangan memenuhi standar keamanan dan higienis, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
Ketua SPPG Hilmatul Madani Kecamatan Bojong, Rizki Maulana mengatakan, tujuan utama SPPG Hilmatul Madani yaitu menjaga kualitas dan higienitas makanan yang didistribusikan kepada siswa, karena kualitas gizi merupakan pondasi utama pembentukan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG di Kecamatan Bojong ini menyasar 1.607 siswa, insyallah dalam waktu dekat kami akan menargetkan 3 ribu siswa, mohon dukungannya. Mudah – mudahan, program ini terus berkelanjutan, ” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, masih belum berjalan sempurna. Dari 50 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada dan sudah beroperasi, ternyata baru 1 SPPG saja yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Alhasil, hal itu menjadi perhatian serius semua pihak.
Baca Juga: Tak Punya SLHS, 89 SPPG di Kabupaten Tangerang Terancam Ditutup
Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Pandeglang, Doni Hermawan mengungkapkan, dari jumlah total 91 dapur SPPG di Kabupaten Pandeglang, baru ada 50 dapur yang sudah beroperasi.
“Jumlah total dapur SPPG, yang tersebar di 35 kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang ada 91 dapur, dan yang sudah running (beroperasi,red) ada sekitar 50 dapur,” ungkap Doni, Minggu (16/11/2025).
Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang ini menegaskan, dari total 50 dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebut, baru 1 dapur yang sudah memiliki SLHS.
“Ada delapan dapur SPPG sedang kita proses SLHS-nya,” tandas Doni.
Doni menyatakan, sudah membahas kaitan kondisi tersebut dengan berbagai pihak, baik dengan Satuan Tugas (Satgas) MBG, Bupati Pandeglang, Polres, Dandim 0601, dan SPPI (Sarjana Penggerak Pembanguan Indonesia). Dan semua menekankan, agar syarat-syarat SLHS segera dipenuhi
“Kami berharap, semua syarat-syarat yang dibutuhkan oleh dapur MBG segera dipenuhi. Karena, kami sudah membentuk tim untuk percepatan pembuatan sertifikat tersebut,” ujarnya.
Bahkan ungkap Doni, pembuatan SLHS tidak akan dipungut biaya alias gratis. Hasil koordinasi, ujarnya lagi, untuk pembuatan sertifikat itu gratis dan waktunya cepat, hanya satu hari saja.
“Jadi kalau syaratnya lengkap, hitungan jam sudah selesai,” tukasnya.
Saat dipertegas, apakah terancam ditutup atau tidak dapur-dapur MBG yang belum memiliki sertifikat. Kata Doni, kewenangan tersebut ada di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami masih menunggu dan melihat aturannya, apakah ditutup atau tidak yang belum bersertifikat. Untuk sementara, kita belum tahu, dan itu kewenangan Pemerintah Pusat khususnya BGN,” tuturnya.
Namun ia mengaku, sangat berharap besar kepada Pemerintah Pusat supaya tidak mengeluarkan kebijakan menutup yang belum bersertifikat tersebut. Dia beralasan, masyarakat sangat membutuhkan untuk pemenuhan gizi.
“Kalau memang harus ditutup, berarti hanya satu yang beroperasi, kan yang lainnya belum. Kami berharap, ada kebijakan khusus untuk Kabupaten Pandeglang, sambil mereka berproses untuk melengkapi persyaratan,” pungkasnya.
Katanya lagi, target dapur MBG yang harus ada di wilayah Kabupaten Pandeglang itu sebanyak 130 titik. Hal itu ujarnya, sesuai arahan dari BGN.
“Berarti, masih ada sisa kebutuhan SPPG sekitar 40 titik. Termasuk, kami juga membahas daerah terluar dan tertinggal, nanti dimana saja dapur yang akan tetapkan itu masih kami petakan,” pungkasnya. (mardiana)
