SATELITNEWS.COM, JAKARTA--Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025), dipenuhi sejumlah pesan besar dari para tokoh nasional. Mulai dari seruan memperkuat ekonomi umat hingga pentingnya sinergi ulama dengan negara untuk menjaga stabilitas.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa kesejahteraan umat tidak dapat dilepaskan dari kemandirian ekonomi. Bagi Anwar, pembicaraan tentang nasib umat akan berhenti sebagai wacana bila umat Islam belum tampil sebagai kekuatan bisnis yang mampu berdiri sejajar di tingkat nasional.
“Allah mewajibkan kita untuk berzakat. Allah mewajibkan kita untuk berhaji. Itu maknanya adalah umat Islam harus kuat di bidang ekonomi,” ujarnya.
Ia melihat masih ada jurang besar antara idealisme dan realitas. Menurutnya, umat memiliki potensi besar tetapi belum terorganisasi secara serius, terutama dalam membangun jaringan usaha yang solid.
“Omong kosong kita bicara soal kesejahteraan umat, tanpa ada sinergisitas yang utuh antara kekuatan-kekuatan dalam diri kita, terutama yang berada dalam bisnis dan ekonomi,” kata Anwar mengingatkan.
Untuk memperkuat argumennya, Anwar mengangkat teladan Nabi Muhammad yang sejak muda ditempa dalam dunia niaga. Ia menekankan bahwa Khadijah—seorang saudagar kaya—bukan hanya pasangan hidup Nabi, tetapi juga figur yang mengenalkan prinsip bisnis, pasar, dan manajemen.
Baca Juga: Momen Istimewa Paripurna HUT ke-394, MUI Kabupaten Tangerang Serahkan Sertifikat ISO kepada Bupati
Dari sana, katanya, tampak bahwa kekuatan ekonomi bukan sekadar urusan material, tetapi bagian dari fondasi misi kenabian yang lebih luas. Karena itu, ia mendorong MUI memperkuat kemitraan strategis dengan para pengusaha Muslim agar kemandirian ekonomi umat dapat dibangun secara berkelanjutan.
Selain isu ekonomi, Anwar menyoroti pentingnya kedekatan ulama dengan unsur negara. “Ulama harus terus bersinergi dengan pemerintah, dengan tentara, dengan polisi, dan seluruh kekuatan negara untuk menjaga negeri ini tetap dalam keadaan baldatun aaminan, negara yang aman,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama sebelum kesejahteraan ekonomi dan ketertiban sosial dapat tumbuh. Tanpa keamanan, lanjutnya, semua gagasan besar tentang pembangunan umat akan sulit diwujudkan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menggarisbawahi bahwa tugas ulama pada era modern semakin kompleks. Menurutnya, posisi keulamaan kini sangat dipengaruhi dinamika media dan politik.
Ia menggambarkan bagaimana fatwa atau pandangan ulama dapat dipersepsikan berbeda ketika memasuki ruang publik yang cair, terutama di media sosial. “Jika tidak didukung oleh media dan politik, sesuatu yang mutlak bisa menjadi tidak mutlak,” katanya saat membuka Munas.
Nasaruddin berharap Munas XI dapat memperkuat posisi kelembagaan MUI agar tetap relevan di tengah arus perubahan zaman. Ia menilai MUI memerlukan langkah strategis untuk merawat otoritas moralnya sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika politik yang terus bergerak.
Baca Juga: Wajib Halal Oktober 2026, MUI Dorong Perusahaan dan UMKM di Tangerang dan Banten Responsif
“Semoga MUI melahirkan keputusan yang brilian, bukan cuma untuk Indonesia tapi juga internasional,” ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI sekaligus Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin, menawarkan perspektif lebih luas dengan menilai bahwa Indonesia saat ini berada “di jalan yang benar” di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan hal itu dengan visi pembangunan ekonomi yang menurutnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
Ma’ruf menegaskan dukungan MUI terhadap penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengelolaan kekayaan nasional. “Supaya kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja,” katanya.
Munas MUI merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang digelar secara periodik untuk merumuskan arah kebijakan, memperkuat peran ulama, serta memperkokoh kontribusi MUI bagi kehidupan umat dan bangsa. Munas XI MUI, dengan agenda utama memilih Ketua Umum periode 2025–2030, berlangsung pada 20–23 November 2025.
Sekitar 600 peserta hadir, di antaranya Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, perwakilan MUI provinsi, pimpinan ormas Islam, para pengasuh pesantren, hingga rektor perguruan tinggi Islam. Kehadiran sejumlah tokoh nasional—di antaranya Jusuf Kalla, Ma’ruf Amin, Jimly Asshiddiqie, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo—menambah bobot forum tersebut. (rmg/san)
