SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemprov Banten memastikan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2026. Sebesar Rp177 miliar dialokasikan untuk memperbaiki ruas jalan rusak serta membuka akses ekonomi dan pelayanan publik di wilayah pedesaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan mengatakan bahwa, dua ruas jalan yang kondisinya membutuhkan perhatian khusus akan dilanjutkan pembangunannya si tahun depan. Keduanya yaitu Jalan Ciparay–Cikumpay dan Jalan Cisoka–Maja.
“Untuk tahun 2026, kita ada dua titik jalan yang akan kita lanjutkan pembangunannya yaitu jalan Ciparay-Cikumpay dan Cisoka-Maja,” kata Arlan, Selasa, (2/12).
Ia merinci, kerusakan di ruas Ciparay–Cikumpay terjadi akibat longsor yang menimpa delapan titik. Sementara pada ruas Cisoka–Maja, kerusakan disebabkan aktivitas kendaraan tambang dengan tonase berat. Perbaikan keduanya, kata Arlan, saat ini sudah berjalan dan terus dipercepat.
“Yang jalur Ciparay-Cikumpay saat ini kami fokus penanganan longsorannya dulu, karena titiknya lumayan, ada delapan titik longsor. Sementara untuk yang Cisoka-Maja kerusakannya itu sepanjang 2 kilometer, dan sedang kita proses perbaikannya untuk dinaikan speknya,” ujarnya.
Arlan menuturkan, kedua ruas jalan tersebut menyedot anggaran sekitar Rp27 miliar, dengan rincian Rp12 miliar untuk peningkatan struktur di ruas Cisoka–Maja dan Rp15 miliar untuk penanganan bertahap di jalan Ciparay–Cikumpay.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Selain itu, kata Arlan, anggaran senilai Rp150 miliar dialokasikan untuk program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra pada tahun 2026. Program ini, lanjutnya, menargetkan pembangunan jalan desa sepanjang 40–50 kilometer di sekitar 30 titik lokasi.
“Sekitar 30 lokasi dengan panjang 40-50 kilometer. Ini masih dalam pembahasan tapi ya, karena kelengkapan dokumen dari pemerintah kabupatennya masih dalam on progress,” jelas Arlan.
BeritaTerbaru
Arlan menambahkan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang menjadi wilayah prioritas dalam program Bang Andra mengingat keterbatasan fiskal kedua daerah tersebut.
“Lokasinya paling banyak di Pandeglang dan Lebak ya. Karena memang kan kedua wilayah tersebut fiskalnya cukup minim ya,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan adanya kemungkinan tambahan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, sesuai arahan Gubernur Banten. Apabila terealisasi, pembangunan jalan desa dapat diperluas lebih masif.
“Iya, memang keinginan pak Gubernur itu ada ikut andil dari pemerintah pusat untuk membangun jalan punya kita (Provinsi, red). Karena, pak Gubernur ingin terus membangun jalan desa melalui program Bang Andra. Cuma kita masih terus berkoordinasi seperti apa,” katanya.
Baca Juga: Bakesbangpol Banten Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
Selain jalan, Arlan juga mengatakan bahwa Pemprov Banten sedang melakukan pengumpulan data terkait kebutuhan perbaikan jembatan yang menjadi akses menuju fasilitas pendidikan. Upaya ini, kata Arlan, dilakukan untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung pemerataan pelayanan publik.
“InsyaAllah, ada. Arahan dari pak Gubernur untuk kita membantu jembatan akses pendidikan. Tapi untuk lokasi dan titik-nya itu masih kita lakukan pengumpulan data. Sabar,” tandas Arlan.
Sementara itu, dalam rapat paripurna penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diselenggarakan pada beberapa waktu yang lalu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa program strategis seperti Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) akan menjadi prioritas, di samping penguatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program pada bidang pendidikan, seperti program sekolah gratis.
“SPM menjadi prioritas kita. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi hal yang harus kita utamakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Andra.
“Kemudian program sekolah gratis juga menjadi salah satu program prioritas, serta Bangun Jalan Desa Sejahtera,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa, keberlanjutan program Bang Andra telah terikat dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.
“Itu sudah masuk RPJMD, Insya Allah,” katanya.
Andra menyebut, minimnya kapasitas fiskal sejumlah daerah, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, menjadi alasan program Bang Andra harus menjadi prioritas provinsi.
“Desa itu selama ini bagian yang termarginalkan. Dengan adanya program ini, kita mendapat respons dari masyarakat. Harapan masyarakat begitu besar kepada Pemerintah Provinsi,” jelasnya. (mpd/rmg)
