SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, masih menunggu evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2026.
Dalam postur anggaran yang disampaikan kepada Mendagri, APBD Pemprov Banten TA 2026 sebesar Rp10,27 Triliun. Anggaran tersebut, lebih kecil dibandingkan TA 2025 yang nilainya mencapai Rp11,5 Triliun, atau mengalami pengurangan sekira Rp1,23 Triliun.
Dalam postur APBD tersebut, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,48 Triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,58 Triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp6,45 Miliar.
Sementara, untuk belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp7,30 Triliun lebih, Belanja Modal sekira Rp774,81 Miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp52,02 Miliar lebih dan Belanja Transfer Rp2,00 Triliun lebih.
Sedangkan, untuk pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp195,54 Miliar lebih, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp138,49 Miliar lebih.
Dana itu, untuk distribusi anggaran terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar Rp5,89 Triliun atau 58,18 persen,
Baca Juga: Di Acara Raker Bapera, Gubernur Andra Ajak Pemuda Bangun Banten
Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Rp515,31 Miliar atau 5,08 persen, Urusan Pilihan Rp272,46 Miliar atau 2,69 persen, Unsur Pendukung Rp708,03 Miliar atau 6,99 persen, Unsur Penunjang Rp2,52 Triliun atau 24,93 persen,
Unsur Pengawasan Rp67,31 Miliar atau 0,66 persen dan Urusan Pemerintahan Umum Rp148,86 Miliar atau 1,47 persen.
BeritaTerbaru
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Banten Budi Santoso mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi Mendagri terkait postur APBD tahun 2026.
Terkait hal itu, pihaknya belum bisa berbicara banyak mengenai alokasi anggaran dan lainnya, karena khawatir terjadi perubahan.
Namun, dia memastikan dalam pos APBD 2026 nanti, alokasi atau anggaran pembangunan untuk wilayah Banten Selatan mendapatkan porsi lebih dibandingkan daerah Banten Utara. Kebijakan itu sengaja diambil sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah selatan dan utara di Banten.
“Ini say belum pegang datanya, masih nunggu hasil evaluasi APBD Banten oleh Kemendagri, jadi belum final. Tetapi yang jelas, untuk Banten Selatan mulai tahun ini juga sudah mulai dilakukan prioritas pembangunan,” katanya, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga: Andra Soni: Irigasi Cisata Pandeglang Tingkatkan Produktivitas Petani
Sebetulnya, kata Budi, prioritas pembangunan di Banten sudah dilakukan sejak tahun 2025 ini dan ditahun sebelumnya. Buktinya, kata dia, beberapa sarana atau fasilitas kebutuhan dasar masyarakat sudah dibangun dan mulai dimanfaatkan oleh warga Banten Selatan.
“Misalnya pendirian RSUD Labuan dan Cilograng, itu merupakan salah satu support dari pemprov untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekolah gratis juga ada,” ujarnya lagi.
Ditanya target pengentasan disparitas atau ketimpangan kedua wilayah itu, Budi mengaku, belum bisa melakukan prediksi. Namun, kata dia, Pemprov Banten akan terus berupaya mengatasi kesenjangan tersebut, agar semua warga Banten bisa sejahtera, meskipun memerlukan waktu.
“Saya gak bisa memproyeksikan sampai kapan, karena ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha dan terutama masyarakatnya,” tuturnya.
“InsyaAllah setelah Tol Serpan operasional penuh bai dari seksi 1 sampai seksi 3, ekonomi Banten Selatan akan menggeliat, ada percepatan pertumbuhan ekonomi,” timpalnya.
Budi memastikan, arah pembangunan Pemprov Banten lima tahun kedepan akan lebih optimal, khususnya dalam upaya mengatasi persoalan disparitas antara Banten Selatan dan Banten Utara.
Oleh karena, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2029, banyak target pembangunan yang harus diselesaikan.
“Jadi, yang jelas Pak Gub (Andra Sono-red) prioritas untuk Banten Selatan, terutama pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi bottlenect terkait konektivitas. Prioritas untuk ruas jalan akses ke pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi, terutama menunjang sektor pertanian dalam artian luas,” paparnya.
Sementara, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, dalam postur APBD 2026 banyak kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, termasuk untuk bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Banyaknya program kerja itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mengatasi kesenjangan.
Terkait pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota lain agar jelas arahnya. Maksudnya, melalui proses inventarisasi, kabupaten/kota akan menyampaikan sejauh mana kemampuan mereka dalam membangun, sisanya akan dibantu oleh Pemprov Banten.
Dengan begitu, lanjutnya, arah pembangunan akan jelas dan merata, karena masing-masing pemerintah daerah akan melaksanakan pembangunan secara terpusat dan terarah, serta dibantu oleh Pemprov Banten.
“Total program yang direncanakan sebanyak 159 program, 347 kegiatan, dan 1.422 sub kegiatan. Khusus untuk wilayah Banten Selatan, porsi pembangunannya menjadi prioritas dan akan terus mendapatkan stimulan,” imbuhnya. (adib)
