SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten mulai melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Terkait hal itu, Gubernur Banten mengundang semua pihak dan meminta masukan agar arah kebijakan ditahun 2027 tepat sasaran dan tepat guna.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, pembahasan RKPD ini penting untuk dilakukan, agar Pemprov Banten bisa menyusun dan merancang kebijakan yang pro rakyat.
Selain itu, RKPD juga menjadi salah satu sarana dalam menyusun rencana pembangunan agar bisa sesuai dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“RKPD merupakan bentuk rencana kerja oemerintah daerah sealam satu tahun dan penjabaran dari visi misi RPJMD 2025-2029. Isi RKPD gambaran harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan pemerintah daerah,” katanya, Selasa (16/12/2025).
Deden mengatakan, setiap saran dan masukan yang disampaikan oleh berbagai kalangan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kerja pembangunan Pemprov Banten.
“Melalui acara ini, kita dapat menyerap saran, masukan, dan isu prioritas pembangunan. Karena setiap saran dan masukan yang disampaikan, akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan Pemprov Banten,” tambahnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pembahasan dan penyusunan RKPD merupakan hal penting dan harus dilakukan. Karena akan ada saran dan masukan terhadap arah pembangunan dan kebijakan Pemprov Banten selama satu tahun.
Oleh karena itu, semua pihak termasuk kabupaten/kota harus bisa berkoordinasi dengan baik agar arah pembangunan bisa selaras dan sejalan dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
“Sinergi antara Pemprov Banten dan kabupaten/kota dalam upaya menjawab persoalan pembangunan secara efektif dan berkeadilan. Kita punya banyak potensi, selain SDM juga SDA dan geografisnya,” ungkapnya.
“Kita menyumbang empat sampai lima persen PDRB nasional, perekonomian kita tumbuh triwulan pertama tumbuh 5,19 persen, triwulan dua 5,33, triwulan 5,29 dan menjadi salah satu tertinggi secara nasional,” sambungnya.
Andra optimistis Provinsi Banten bisa menjadi daerah maju dikemudian hari apabila semua pihak bisa menjaga konsistensi dan komitmen.
“Semua stakeholder di Banten harus terlibat dan berperan dalam upaya membangun Banten. Rencana awal ini harus mencakup semuanya, bukan hanya sebagian,” tambahnya.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, dirinya banyak mendapatkan masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Banten. Hal itu didapatkan dari hasil reses, kunjungan kerja, dialog langsung, dan rapat dengar pendapat.
“Kita masih dalam tahap percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan, pertanian, perekonomian, dan lainnya. Hal ini banyak disampaikan masyarakat ketika kita melakukan reses, agar Babten maju, adil merata, dan tidak korupsi,” tuturnya.
“Layanan dasar pendidikan, kesehatan, permukiman masih menjadi salah satu bagian. Proses penempatan layanan dasar ini membutuhkan sinergitas antar instansi dan semua kalangan,” sambungnya.
Kemudian, kata dia, tata kelola pemerintahan kita lakukan penguatan pembangunan dan memaksimalkan fungsi pengawasan baik dari inspektorat maupun DPRD. Dengan begitu, pembangunan di Banten bisa lebih optimal dan berkualitas.
“Sekarang 33,35 persen pertumbuhan perekonomian di Banten, ini menunjukkan perekonomian kerakyatan terbuka lebar di Banten sebagai bentuk menjaga inflasi. Kemiskinan dan pengangguran tentu menjadi hal lain karena belum selarasnya antara investasi dengan lapangan pekerjaan,” tukasnya.
“Ditambah, Banten ini menjadi daerah urban, sehingga kita perlu melakukan proses menekan pengangguran yaitu melalui penempatan UMKM dan lainnya,” tutupnya. (adib)
