SATELITNEWS. COM, JAKARTA –Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur kritis, hunian sementara, dan pasokan air bersih menjadi prioritas utama agar warga terdampak bisa kembali beraktivitas normal.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan sejumlah capaian tersebut.
“Tiga pekan pascabencana, sejumlah perkembangan signifikan sudah dicapai. Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan berjalan cepat, dan hunian sementara mulai dibangun,” kata Teddy, Selasa (23/12/2025), usai menerima Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Sekretariat Kabinet.
Teddy menjelaskan, 11 jembatan bailey dengan bobot 30–50 ton telah terpasang dalam dua minggu terakhir, menghubungkan titik terputus sepanjang 40–180 meter. Dari 52 kabupaten/kota terdampak, tersisa empat kabupaten yang jalannya belum sepenuhnya pulih.
“Di Aceh, enam dari 16 jembatan yang rusak sudah berfungsi, dan 10 lainnya sedang dipasang. Sumut dan Sumbar semua jembatan putus kini beroperasi kembali,” ujarnya.
Pemulihan jalan nasional juga terus dikebut. Di Aceh, enam ruas jalan masih dalam perbaikan, sedangkan 32 dari 38 jalan putus telah bisa dilalui. Di Sumut, 10 dari 12 titik putus sudah fungsional, dan di Sumbar seluruh 30 titik putus telah beroperasi.
Menurut Teddy, pembangunan hunian sementara dan penyediaan air bersih juga mulai berjalan, dibantu semangat gotong royong warga, relawan, TNI, dan Kementerian PU. “Semua pihak saling membantu, saling menguatkan, dan saling mendukung,” tambah Teddy.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 1.106 jiwa hingga 23 Desember 2025, dengan 175 orang masih hilang. Aceh menjadi provinsi paling terdampak dengan 477 korban meninggal, Sumut 369, dan Sumbar 260 jiwa. Korban luka tercatat sekitar 7.000 orang.
Kerusakan rumah di tiga provinsi mencapai 158.088 unit, dengan Aceh paling parah terdampak (115.678 rumah). Fasilitas umum juga rusak signifikan: 219 fasilitas kesehatan, 967 sekolah, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, dan 145 jembatan. Aktivitas masyarakat terganggu, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Pemerintah juga menindaklanjuti penyebab banjir. Terbuka opsi pendekatan pidana, perdata, dan sanksi administratif.
“Audit lingkungan sedang berjalan pada lebih dari 100 unit usaha di wilayah terdampak. Kami mengevaluasi persetujuan lingkungan seperti Amdal dan UKL-PKL. Proses ini diperkirakan selesai Maret 2026. Setelah evaluasi selesai, kita bisa menindaklanjuti dengan pendekatan pidana, perdata, atau sanksi administrasi,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
Langkah awal berupa rapid assessment atau asesmen cepat, yang memadukan data tata ruang wilayah terdampak dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebelumnya serta kondisi faktual di lapangan. Penilaian ini melibatkan pakar dari perguruan tinggi ternama dan bertujuan memberikan gambaran umum bencana sekaligus menentukan langkah pencegahan untuk masa depan.
”Kemudian, bilamana itu telah sesuai, maka kita akan membandingkan antara tata ruang wilayah provinsi di masing-masing tiga provinsi tersebut dengan faktual di lapangan,” imbuh Hanif.
Dengan percepatan pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian, penyediaan air bersih, dan audit lingkungan yang sistematis, pemerintah berharap proses rehabilitasi pascabencana Sumatera bisa berlangsung cepat, sekaligus meminimalkan risiko terulangnya bencana serupa. (rmg/xan)
Jauh Menjangkau Jernih Bersuara.
© 2025 Satelit News - All Rights Reserved.