SATELITNEWS.COM, TANGSEL–Aksi protes terhadap buruknya pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanas. Kali ini, puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar aksi demonstrasi sembari membawa dua truk berisi sampah, pada Kamis (8/1).
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 16.06 WIB. Massa datang menggunakan dua kendaraan, masing-masing satu truk besar dan satu truk berukuran sedang, yang dipenuhi sampah hasil kumpulan dari jalan-jalan di wilayah Ciputat.
Setibanya di Puspemkot Tangsel, massa aksi berusaha menerobos masuk ke area lobi.
Upaya tersebut sempat dihadang oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk mencegah situasi semakin ricuh, satu unit kendaraan Satpol PP dikerahkan guna menghalangi laju truk pengangkut sampah.
Namun, upaya penghadangan tersebut justru memicu kemarahan massa. Sampah dari dalam truk akhirnya diturunkan tepat di depan kendaraan Satpol PP hingga nyaris menimbunnya. Mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Wali Kota lantaran disebut sedang tidak berada di kantor.
Massa aksi pun sempat bersitegang dengan petugas lantaran upaya mereka masuk dihalangi.
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Iqbal Ramdani menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dinilai gagal menangani persoalan sampah secara serius.
Baca Juga: Warga Bukit Nusa Indah Surati Wali Kota Tangsel Soal Penolakan SMPN 25
“Yang paling jelas kita meminta transparansi daripada Pemkot Tangsel membuka apbd ini keluarnya kemana saja,” ujarnya.
Ia menilai, jika persoalan sampah dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan.
“Kami menuntut bicara transparansi, yang kedua soal pengelolaan sampah untuk diselesaikan sesingkat singkatnya. Kita hari ini pemerintah gagap dalam hal-hal yang sifatnya berbicara regulasi publik,” ucapnya.
Iqbal juga menyinggung pemanfaatan teknologi yang menurutnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengingatkan, ketertutupan informasi berpotensi menimbulkan dugaan praktik korupsi.
“Karena kalau bicara teknologi, seharusnya masyarakat merasakan dampaknya, kalau hari ini tidak di transparansikan akan menjadi dugaan korupsi kedua kalinya,” katanya.
Menurutnya, langkah Pemkot Tangsel yang menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk mengatasi sampah hanya bersifat jangka pendek dan belum optimal. Ia menambahkan, keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah juga perlu dikaji secara kritis.
Baca Juga: Hingga Hari Keempat, Kebakaran Tumpukan Sampah di Pinang Belum Padam
“Solusi jangka pendek sebenarnya apa yang dilakukan sudah bagus bicara bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah lain, tetapi yang terjadi belum optimal. Sebenarnya jika berbicara jangka pendek nantinya akan muncul lagi, jika bicara jangka panjang kita punya langkah solutif bagaimana Tangsel bisa jadi Kota mandiri dari sampah,” paparnya.
“Kalau bicara swasta, masyarakat dapat apa, lagi lagi kalau melibatkan swasta yang terjadi hanya satu kapitalis bahwa yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kita harapkan kerjasama dengan masyarakat, munculkan edukasi-edukasi terkait pengelolaan sampah dah sebagainya,” imbuhnya.
Ia mendorong agar setiap kecamatan memiliki TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang dikelola secara benar oleh masyarakat. Kata dia, hingga aksi berlangsung, pihaknya belum mendapatkan ajakan audiensi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan sekalipun.
“Hingga kini belum ada ajakan untuk audiensi. Padahal kita telah menyiapkan naskah Akademik, kita siapkan gagasan naratif kalau memang kemarin bahasanya dimintakan. Karena kami mau Tangsel ini mandiri, nyaman layak huni,” tegasnya.
Dalam aksinya, mereka membawa tujuh desakan dan tuntutan terhadap terhadap Wali Kota Tangsel dan DPRD. Di antaranya meminta Dinas Lingkungan Hidup segera mengangkut secara menyeluruh dan rutin di titik-titik rawan penumpukan. Kemudian, meminta Wali Kota Tangerang Selatan segera mengambil langkah konkret dan tegas terhadap permasalahan sampah yang terjadi. Selanjutnya, Wali Kota diminta mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali.
Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan untuk DPRD. Yakni, mengadili wali kota dan wakil wali kota yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi pokok dalam pemerintahan daerah.
Unjuk rasa itu berakhir pada sore hari. Tidak ada pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menemui pengunjuk rasa. Sampah kemudian kembali dibersihkan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.
Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini pun disoroti oleh anggota DPRD Tangsel, Julham Firdaus. Dirinya menyebut penyampaian pendapat di muka umum memang sah saja, tetapi harus dilakukan dengan cara elegan.
“Nggak harus dengan yang berlebihan dan memberikan pesan bahwa tidak bekerja diam saja masa bodoh. Semua ada aturannya, ada undang-undangnya, ada ketentuannya, ada evaluasinya, pengawasannya. Semua lagi berjalan untuk langkah cepat. Langkah singkat langkah pendek ini teratasi terakomodir kerjasama luar daerah,” paparnya.
“Terus kalau kita semua bereaksinya dengan fitnah dengan mengotori lagi melempar sampah ke kantor pemerintah instansi kan nggak etis. Juga lebih baik kita buka forum debat, forum terbuka, undang pemerintah daerah dan lain-lainnya atau audiensi atau komunikasi yang benar-benar kondusiflah,” sambungnya.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Tangsel ini, tindakan arogan tersebut mencederai apa yang saat ini tengah dikerjakan. Ia menantang mahasiswa jangan hanya mengkritik tanpa memberikan solusi apapun.
“Kan itu mengotori juga. Boleh ekspresi, aspirasi tidak puas tapi juga harus punya data punya kajian. Punya solusi. Jangan teriak-teriak bau kotor nggak becus komplain tapi kita nggak punya kajian. Ya nggak punya solusinya nggak punya bahan akademiknya. Kan perlu solusi,” sebutnya.
Julham menegaskan, walaupun aksi ini akibat tidak adanya respon dari pihak terkait, terdapat banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya mengadu ke Kementrian.
“Tinggal kita aksi lagi kita sampaikan pesan lagi. Nggak apa-apa namanya perjuangan kan kita juga bisa buat surat keberatan kepada kementerian kepada unsur lain agar Pemkot ditegur dengan administrasi dengan aturan. Dengan tekanan politik,” jelasnya.
“Cara lemparan kotoran ke halaman ke mobil-mobil yang ada di halaman gedung pemerintahan ataupun jalan yang enggak etislah. Kita harus jaga rasa budaya kita yang saling menghormati, saling menjaga kerja sama gotong royong,” lanjutnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong Pemkot Tangsel melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Pemkot pararel gitu loh untuk melakukan ikhtiar selain membuang ke daerah lain kerjasama tapi penanggulangan kecepatan di wilayah sendiri juga harus berjalan. TPS 3R kerjasama dengan swasta pengelolaan mandiri oleh masyarakat,” pungkasnya. (eko)
