Izin 28 Perusahaan Pelanggar Aturan Hutan Dicabut, Berikut Ini Daftar Lengkapnya

SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas dari London, Inggris, Senin (19/1/2026) waktu setempat.

Dalam konferensi pers pada Selasa (20/1/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, 28 perusahaan yang dimaksud terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 10.952 hektare. Serta enam perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHK).

Berikut rinciannya:

Daftar 22 PBPH, Total Luas Izin 1.010.991

Aceh – 3 unit (Luas Izin 110.275 Ha)

PT Aceh Nusa Indrapuri (97.905 ha)
PT Rimba Timur Sentosa (6.250 ha)
PT Rimba Wawasan Permai (6.120 ha)

Sumatera Barat – 6 unit (Luas Izin 191.038 Ha)

PT Minas Pagai Lumber (78.000 ha)
PT Biomass Andalan Energi (19.875 ha)
PT Bukit Raya Mudisa (28.617 ha)
PT Dhara Silva Lestari (15.357 ha)
PT Sukses Jaya Wood (1.584 ha)
PT Salaki Sukma Sejahtera (47.605 ha)

Sumatera Utara – 13 Unit (709.678 Ha)

PT Anugerah Rimba Makmur (49.629 ha)
PT Barumun Raya Padang Langkat (14.800 ha)
PT Gunung Raya Utama Timber (106.930 ha)
PT Hutan Barumun Perkasa (11.845 ha)
PT Multi Sibolga Timber (28.670 ha)
PT Panei Lika Sejahtera (12.264 ha)
PT Putra Lika Perkasa (10.000 ha)
PT Sinar Belantara Indah (5.197 ha)
PT Sumatera Riang Lestari (173.971 ha)
PT Sumatera Sylva Lestari (42.530 ha)
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun (2.786 ha)
PT Teluk Nauli (83.143 ha)
PT Toba Pulo Lestari Tbk (167.912 ha)